Saat Jet Tempur Tak Bisa Terbang Bebas, Paradoks Pertahanan Udara dan Kedaulatan di Era Jaringan
📅 Selasa, 22 Apr 2025, 08:53 WIB | Oleh: Tim Penulis
Doc: AFP/FRED TANNEAU
Bayangkan membeli jet tempur sekelas F-15EX dan Rafale, dua dari yang tercanggih di dunia namun tak bisa menerbangkannya bebas di langit sendiri. Inilah paradoks nyata yang dihadapi Indonesia hari ini.
Masalah ini berakar dari pengendalian ruang udara strategis seperti Selat Malaka. Memang benar, sejak 2022, pengelolaan FIR (Flight Information Region) yang sebelumnya berada di bawah Singapura, telah secara resmi berubah menjadi FIR Jakarta.
Namun, wilayah udara eks-FIR Singapura dari permukaan hingga 37.000 kaki didelegasikan oleh Indonesia kepada Singapura untuk dikelola selama 25 tahun, dan segera diperpanjang saat memasuki waktu daluwarsa.
Artinya, kendali operasional tetap berada di tangan Singapura, termasuk untuk rencana penerbangan militer TNI AU yang masih harus dilaporkan ke otoritas mereka.
Hal ini menimbulkan pertanyaan serius: apa gunanya memiliki armada tempur canggih jika tak bisa digunakan secara mandiri? Bukankah ini bertentangan dengan semangat kedaulatan udara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, Pasal 458?
Sebaiknya Anda baca juga:
Indonesia telah meneken pembelian 48 Rafale dan merencanakan 24 F-15EX. Di atas kertas, ini adalah langkah besar dalam modernisasi alutsista. Namun, seperti diingatkan Marsekal TNI (Purn.) Chappy Hakim, kedaulatan udara tidak ditentukan oleh jumlah jet di hanggar, melainkan oleh kendali penuh atas langit sendiri.
Dari Jet ke Jaringan:
Menggeser Paradigma Lama
Sebaiknya Anda baca juga:
Modernisasi pertahanan bukan sekadar memperbarui arsenal. Dunia telah memasuki era network-centric warfare - sistem pertahanan terintegrasi yang menghubungkan radar, sensor, jet, rudal, pusat komando, hingga pengambilan keputusan berbasis data dan AI.
Sayangnya, Indonesia masih terpaku pada paradigma lama: beli jet, pasang radar, akuisisi rudal. Tanpa integrasi sistem, semua itu hanya komponen terpisah yang tak mampu bertindak cepat dan sinergis. Kita butuh ekosistem pertahanan yang menyatu, termasuk sistem keamanan siber untuk udara dan antariksa.
Ancaman Datang dari Server, Bukan Hanya dari Langit
Serangan masa kini tak selalu datang lewat udara, tapi bisa menyusup lewat sistem digital: malware di radar, backdoor di firmware, hingga sabotase dalam sistem kontrol. Semua ini bisa melumpuhkan sistem sebelum jet sempat terbang.
Namun, hingga kini Indonesia belum memiliki sistem komando pertahanan siber khusus untuk sektor udara. Padahal sektor ini sangat tergantung pada digitalisasi dan vendor luar. Tanpa kontrol terhadap supply-chain cyber security, kita seperti menyerahkan kunci rumah kepada pihak asing.
Integrasi Drone: Bukan Masa Depan, tapi Kebutuhan saat Ini
Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas.
Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".
Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!