Seni Perlawanan: Makin Dibungkam, Rakyat Makin Kuat Melawan

Ancaman eksternal, seperti tindakan represif atau sensor terhadap simbol-simbol kelompok, sering kali memperkuat solidaritas internal dan memotivasi individu untuk melakukan aksi kolektif sebagai bentuk perlindungan identitas mereka.

Tindakan represif pemerintah dapat berujung pada apa yang disebut delegitimasi otoritas, yaitu erosi kepercayaan publik terhadap institusi yang seharusnya melindungi hak-hak warga negara. Saat polisi menggunakan kekuasaannya untuk membungkam kritik, mereka tidak hanya gagal meredam protes tetapi juga semakin memperkuat persepsi negatif bahwa mereka lebih sibuk melindungi citra institusi daripada menegakkan prinsip keadilan.

Makin dibungkam, makin melawan

Ketika masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap otoritas, mereka tidak hanya sekadar marah, tetapi juga mulai mempertanyakan seluruh legitimasi sistem yang ada.  Ketika individu atau kelompok merasa kebebasan mereka dibatasi secara tidak adil, mereka akan mengalami dorongan untuk melawan dan memulihkan kebebasan yang hilang.

Akhirnya, makin dibungkam, akan makin kuat perlawanan. Publik kemudian makin keras mengkritik dan melakukan solidaritas kolektif untuk melakukan perlawanan. Semakin keras upaya otoritas untuk membungkam kritik, semakin besar reaksi perlawanan dari publik.

Fenomena tersebut dapat dijelaskan melalui Teori Reaktansi Psikologis dalam ilmu psikologi sosial. Teori ini menyatakan bahwa ketika individu merasa kebebasan atau hak mereka dibatasi secara tidak adil, mereka akan mengalami reaktansi—reaksi psikologis yang mendorong mereka untuk mengembalikan kebebasan yang hilang.

Dalam konteks sosial dan politik, ketika pemerintah melakukan represi terhadap kritik atau membatasi kebebasan berekspresi, publik cenderung merespons dengan meningkatkan perlawanan. Alih-alih meredam protes, tindakan represif justru memperkuat rasa ketidakadilan dan memicu reaksi balik dalam bentuk mobilisasi sosial yang lebih besar. Ini terjadi karena individu merasa terdorong untuk mempertahankan atau merebut kembali hak-hak yang dirampas

Pemerintah sebaiknya tidak meremehkan seni perlawanan seperti ini, melainkan harus melakukan refleksi diri. Tindakan represif justru memicu solidaritas yang lebih besar di kalangan masyarakat, memperluas basis gerakan dan menarik perhatian dunia.

Contohnya adalah gerakan protes di Hong Kong pada 2019 semakin meluas setelah pemerintah menanggapi demonstrasi awal dengan kekerasan. Hal serupa terjadi dalam Revolusi Arab Spring, di mana tindakan keras pemerintah terhadap demonstran di Tunisia dan Mesir justru mempercepat jatuhnya rezim yang berkuasa.

Tampaknya pemerintah Indonesia harus kembali disadarkan dan diingatkan bahwa dalam konteks demokrasi, kebebasan berekspresi bukanlah ancaman, melainkan menjadi sumber fondasi utama bagi stabilitas dan kepercayaan publik terhadap institusi negara.

Jika seni dikekang, maka yang ditekan bukan hanya senimannya, tetapi juga suara masyarakat yang mereka wakili. Pendekatan represif terhadap seni bukan hanya melanggar hak dasar kebebasan berekspresi, tetapi juga kontraproduktif dalam jangka panjang.

Alih-alih meredam kritik, tindakan ini justru memperkuat kesadaran kolektif tentang pentingnya mempertahankan ruang demokrasi. Sejarah menunjukkan bahwa seni selalu menemukan jalannya untuk bertahan dan berkembang, bahkan dalam kondisi paling represif sekalipun.

Institusi negara seharusnya melihat seni sebagai bagian dari dialog sosial yang sehat dan refleksi dari kondisi masyarakat yang semestinya mereka layani. Jika tidak demikian, maka hanya ada satu kata: LAWAN!