Pemkab Bandung Targetkan 5 RSUD BEDAS Mandiri, Pelayanan dan Pendapatan Didorong Naik

Bandung - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung, Jawa Barat, menargetkan lima Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) BEDAS mampu meningkatkan pendapatan dan pelayanan sehingga dapat membiayai kebutuhan operasional secara mandiri tanpa terus bergantung pada subsidi.

Bupati Bandung Dadang Supriatna di Bandung, Jumat (2/10), mengatakan kemandirian pembiayaan harus berjalan seiring dengan peningkatan mutu pelayanan dan utilisasi rumah sakit agar keberadaan lima RSUD tersebut semakin optimal melayani masyarakat.

"Kami pemerintah daerah siap mendukung seluruh rumah sakit, tapi Bapak-Ibu persiapkan pelayanan yang optimal di rumah sakit masing-masing. Jangan kami sudah siap, tapi di lapangan tidak jalan," ujarnya.

Lima RSUD BEDAS yang dievaluasi tersebut yakni RSUD Kertasari, Cimaung, Arjasari, Tegalluar, dan Pacira dengan masing-masing manajemen diminta menyusun rencana bisnis anggaran (RBA) dan indikator mutu pelayanan yang terukur.

Dadang mengatakan, tingkat utilisasi sejumlah RSUD BEDAS masih relatif rendah, tercermin dari bed occupancy rate (BOR) RSUD Arjasari sebesar 14 persen, Tegalluar 40 persen, Cimaung 47 persen, dan Kertasari di bawah 50 persen.

"Penyebabnya beragam, mulai dari belum adanya kerja sama dengan BPJS hingga proses akreditasi yang masih berjalan. Ini menjadi catatan kami untuk segera dituntaskan," katanya.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Hanhan Siti Hasanah mengatakan tiga RSUD, yakni Kertasari, Cimaung, dan Tegalluar, telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, sedangkan RSUD Arjasari masih menjalani proses akreditasi dan pengajuan kredensialing BPJS.

Sementara itu, RSUD Pacira sedang mempersiapkan survei akreditasi, sedangkan seluruh RSUD BEDAS telah memiliki izin operasional dan siap memberikan pelayanan kepada masyarakat.

"Sebanyak 90 persen pendapatan RSUD berasal dari BPJS. Karena itu, kelancaran kerja sama ini sangat menentukan keberlanjutan layanan," ujar Siti.

Siti mengatakan kebutuhan sumber daya manusia, sarana prasarana, alat kesehatan, obat-obatan, dan bahan medis habis pakai (BMHP) di lima RSUD saat ini masih sebagian besar disubsidi APBD sehingga penguatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) diperlukan untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan rumah sakit.

Selain itu, Pemkab Bandung menyiapkan tambahan anggaran Penerima Bantuan Iuran (PBI) dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 sekitar Rp50 miliar dari anggaran yang saat ini tersedia Rp113 miliar guna menjamin keberlanjutan layanan kesehatan masyarakat selama 12 bulan.