Junta Militer Tangkap Ratusan Pemuda

YANGON - Pihak berwenang junta Myanmar telah menangkap hampir 500 anak muda di kota terbesar Yangon pada Januari lalu karena wajib militer dan alasan-alasan lainnya, sebuah kelompok pemantau prodemokrasi mengatakan pada Rabu (5/2).

Kaum muda telah berada di garis depan dalam menentang junta yang mengambil alih kekuasaan empat tahun lalu, mengakhiri satu dekade reformasi tentatif yang telah memberikan harapan kepada masyarakat untuk mengakhiri puluhan tahun kekuasaan militer yang mencekik.

Junta, yang menghadapi pemberontakan yang berkembang sejak kudeta, memberlakukan undang-undang wajib militer pada awal 2024 yang menargetkan pria berusia 18 hingga 35 tahun untuk mengganti kerugian besar dalam pertempuran melawan kelompok-kelompok gerilyawan prodemokrasi dan etnis minoritas yang bersekutu.

Namun, banyak anak muda yang melarikan diri atau mencari cara lain untuk menghindari wajib militer yang berujung pada penangkapan massal oleh para pejabat militer untuk mengisi barisan.

“Junta menangkap orang-orang karena berbagai alasan, termasuk wajib militer. Sebanyak 475 orang telah ditangkap,” ujar seorang anggota kelompok antijunta yang disebut Jaringan Kepanduan Rangoon, yang memantau aksi politik di Kota Yangon.

“Mereka selalu menunggu untuk menangkap orang. Untuk dibebaskan, Anda harus membayar uang suap antara 1 hingga 1,3 juta kyat. Jika Anda tidak bisa membayar, Anda akan menjalani wajib militer,” imbuh mereka.

Anggota Jaringan Kepanduan Rangoon tidak mengatakan berapa banyak dari mereka yang ditahan pada bulan Januari adalah laki-laki dan berapa banyak perempuan.

Dikatakan bahwa 58 orang dari mereka telah ditahan dan kemudian dibebaskan, namun tidak ada kabar tentang yang lainnya. Menurut data yang dikumpulkan oleh jaringan dan kelompok-kelompok yang bersekutu, 241 orang yang ditangkap pada Januari diburu di jalan di lingkungan kota seperti Dagon Utara, Insein, Tamwe, Thingangyun, dan Ahlon.

Sementara itu pemerintah bayangan prodemokrasi di pengasingan, Pemerintah Persatuan Nasional, mengatakan bahwa junta telah melatih sembilan kelas wajib militer atau 40.000 orang secara keseluruhan. Akhir bulan lalu, anggota masyarakat mengatakan bahwa junta telah memulai langkah awal untuk merekrut perempuan untuk dinas militer aktif.

Tingkatkan Legitimasi

Militer di Myanmar kini telah menghadapi kemunduran yang signifikan dalam pertempuran yang telah melanda kota-kota di seluruh negeri selama lebih dari satu tahun terakhir dengan ribuan orang telah terbunuh dan sekitar 3,5 juta orang mengungsi.

Militer juga ingin memperluas wilayah kekuasaannya menjelang pemilu yang diperkirakan akan diadakan akhir tahun ini, yang diharapkan para jenderal akan meningkatkan legitimasi mereka.

Kelompok-kelompok antijunta mengatakan bahwa pemilu yang diselenggarakan oleh militer akan menjadi pemilu sandiwara.

Myanmar telah mengalami pemerintahan militer isolasionis yang ketat sejak tahun 1962, terlepas dari satu dekade reformasi ketika pejuang demokrasi Aung San Suu Kyi memenangkan dua kali pemilihan umum dan banyak orang yang amat berharap bahwa negara mereka akhirnya mengambil tempat di Asia Tenggara sebagai negara demokrasi yang stabil. Namun penggulingan pemerintahan Suu Kyi oleh militer pada 1 Februari 2021 dengan tuduhan melakukan kecurangan pemilu, telah menghancurkan harapan tersebut. RFA/I-1