SPMB Harus Lebih Fleksibel dari PPDB

JAKARTA - Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) harus lebih fleksibel dari Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Anggota Komisi X DPR RI, Adde Rosi Khoerunnisa, mengatakan, fleksibilitas akan mampu memberikan solusi atas tantangan dalam penerimaan siswa setiap tahunnya.

“Dengan penyesuaian yang ada, kami berharap empat jalur penerimaan dapat mengakomodasi kebutuhan peserta didik di seluruh wilayah, baik di perkotaan maupun daerah terpencil,” ujar Adde, dalam keterangan resminya, Rabu (5/2).

Dia menjelaskan, optimalisasi berbagai jalur penerimaan dalam menciptakan akses pendidikan yang lebih setara bagi seluruh anak di Indonesia. Menurutnya, hal ini akan mengurangi kesenjangan yang timbul akibat penerapan sistem zonasi yang kerap menimbulkan polemik di berbagai daerah.

"Saya melihat dengan adanya jalur prestasi, afirmasi, mutasi, dan domisili, kebijakan ini bisa menjadi solusi atas berbagai tantangan yang dihadapi masyarakat," jelasnya.

Sebagai informasi, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) tengah menyusun aturan terkait perubahan perubahan PPDB menjadi SPMB. Adapun SPMB akan dilaksanakan pada tahun ajaran 2025/2026.

Adde menyambut positif kebijakan tersebut. Menurutnya, perubahan ini merupakan langkah penting untuk mengatasi berbagai persoalan yang timbul akibat sistem zonasi dalam PPDB yang diterapkan selama ini.

"Berkaitan dengan kebijakan baru pemerintah yang mengubah PPDB menjadi SPMB, tentu saya menyambut baik. Semoga kebijakan ini dapat melengkapi berbagai kekurangan dan mengatasi permasalahan yang muncul setiap tahun akibat sistem zonasi," katanya.

Peningkatan Fasilitas

Adde juga menyinggung kondisi fasilitas pendidikan di Indonesia, khususnya di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Menurutnya, anggaran renovasi sekolah dapat dialihkan kembali ke Kemendikdasmen untuk meningkatkan sarana pendidikan di seluruh wilayah, terutama di daerah 3T.

"Terkait fasilitas pendidikan, kami berharap anggaran yang sebelumnya digunakan oleh Kementerian PUPR untuk renovasi dapat kembali ke Kemendikdasmen sehingga fasilitas pendidikan di seluruh Indonesia, termasuk di daerah 3T, bisa lebih optimal," terangnya.

DIa menilai, dengan adanya kebijakan SPMB dan peningkatan fasilitas pendidikan sistem pendidikan Indonesia akan semakin inklusif dan adil. Dengan demikian, seluruh peserta didik di berbagai wilayah akan dapat kesempatan yang setara.

“Kami berharap kebijakan ini dapat lebih mengakomodasi kebutuhan fasilitas pendidikan, baik di perkotaan maupun di daerah 3T di seluruh Indonesia,” ucapnya.