Proyek Infrastruktur IKN Dilelang Februari 2025

Ini karena desain dasar untuk ekosistem dan kompleks yudikatif maupun legislatif pernah dibuat oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU), sehingga perlu dilakukan penyesuaian.

Saat menerima kunjungan kerja dari rombongan MPR dan DPD di IKN, Basuki mengatakan OIKN dan Kementerian PU dalam waktu dekat segera membentuk tim desain yang nantinya bisa diarahkan oleh presiden terkait penyesuaian desain tersebut.

Ia mengaku mendapat tugas dari presiden untuk menyelesaikan pembangunan infrastruktur ekosistem yudikatif dan legislatif baik untuk kantor dan huniannya dari anggaran sebesar itu.

Anggaran tersebut juga akan digunakan untuk memelihara dan mengelola prasarana maupun sarana di IKN yang sudah selesai, karena pemeliharaan juga penting untuk menjaga aset tetap kondisi baik.

Basuki mengatakan OIKN memilki program yang anggarannya dibiayai melalui kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), nilainya mencapai 60,93 triliun rupiah yang sekarang berproses, yakni akan digunakan membangun 97 tower apartemen dan 129 rumah tapak lagi.

"Kemudian untuk enam proyek KPBU pembangunan jalan dan multi utility tunnel (MUT) sepanjang 138,6 km di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). Saat ini yang dikerjakan baru sebagian. Ada pula satu proyek KPBU untuk pembangkit listrik tenaga surya (PLTS)," kata Basuki.