Gerak Cepat Masifkan Promosi, Pemerintah Diminta Perkuat Misi Diplomatik untuk Perluas Pasar Ekspor

JAKARTA - Peran perwakilan diplomatik Indonesia perlu diperkuat dalam mencari alternatif pasar ekspor untuk memitigasi dampak perang dagang Amerika Serikat, Russia, dan Tiongkok.

“Pemerintah Indonesia jangan terjebak pada perang besar antara Tiongkok dan Russia versus Amerika Serikat, tapi harus melihat negara-negara alternatif untuk tujuan ekspor,” ucap Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira Adhinegara, di Jakarta, Kamis (23/1).

Seperti dikutip dari Antara, Bhima menuturkan salah satu peranan perwakilan diplomatik yang dapat membantu memperluas pasar ekspor produk-produk Indonesia adalah melakukan market intelligence, yakni mengumpulkan dan menganalisis tren serta persaingan pasar di negara tempat mereka ditugaskan.

Kawasan Amerika Latin dan Afrika Utara, kata Bhima, seringkali dianggap sebagai pasar ekspor alternatif bagi produk-produk Indonesia.

Namun, Dia mengatakan diseminasi informasi mengenai tren pasar serta selera konsumen di kedua kawasan tersebut ke para produsen lokal masih terbatas, sehingga mereka tidak dapat membuat produk sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh pasar internasional.

“Kuncinya adalah di atase perdagangan dan juga KBRI (Kedutaan Besar Republik Indonesia) di wilayah-wilayah potensial ini,” ujarnya.

Perluasan Perdagangan

Bhima menyatakan kini upaya perluasan perdagangan bilateral tidak lagi cukup dilakukan dengan penyelenggaraan expo atau pameran dagang.

Bhima mengatakan upaya dalam memfasilitasi perdagangan bilateral perlu didorong juga dengan mempertemukan calon pembeli (buyer), penyedia jasa logistik, serta lembaga keuangan yang cocok untuk mengimplementasikan kerja sama perdagangan tersebut.

Ia juga menuturkan penting untuk menargetkan produk atau komoditas spesifik yang menjadi kebutuhan di negara tersebut. Upaya tersebut juga dapat menjadi nilai tambah bagi Indonesia di tengah persaingan dengan sesama negara anggota BRICS yang sebagian besar juga merupakan produsen komoditas primer, seperti Brazil dan Afrika Selatan.

“Jadi, kami menolak anggaran Kementerian Perdagangan, khususnya untuk perjalanan dinas diplomasi, dan mungkin anggaran untuk atase perdagangan itu dipangkas. Ini yang terjadi sekarang, banyak pemangkasan di sana, padahal kita butuh diplomasi bilateral yang lebih baik,” imbuhnya.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah mengumumkan rencana untuk mengenakan tarif 10 persen terhadap barang impor dari Tiongkok mulai 1 Februari, yang dikhawatirkan oleh para analis dapat memicu perang dagang.