Posyandu DIY Kini Tangani Enam Bidang Pelayanan Dasar Masyarakat

YOGYAKARTA – Posyandu di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) kini tidak lagi hanya berfokus pada pelayanan kesehatan. Perannya diperluas untuk mendukung enam bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM), sehingga keberadaannya di tingkat kalurahan diharapkan semakin mampu menjawab berbagai kebutuhan dasar masyarakat.

Perluasan tersebut mengacu pada Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa serta Permendagri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Posyandu. Enam bidang yang menjadi cakupan Posyandu meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, sosial, serta ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat (trantibumlinmas).

Wakil Ketua TP Posyandu DIY, GKBRAA Paku Alam, mengatakan perubahan tersebut perlu diikuti dengan pola kerja yang menyesuaikan persoalan di masing-masing wilayah. Posyandu, menurut dia, perlu ditempatkan sebagai pusat pelayanan dasar sekaligus pemberdayaan masyarakat yang berada dekat dengan warga.

Gusti Putri menilai penerapan enam SPM bukan sekadar perubahan nomenklatur. Pengurus dan kader perlu memahami persoalan yang dihadapi masyarakat di wilayah masing-masing agar pelayanan yang diberikan benar-benar sesuai kebutuhan.

"Modal sosial Posyandu di DIY sangat besar, dengan jumlah unit yang bisa mencapai 100 di setiap wilayah kapanewon. Namun, ukuran keberhasilan Posyandu bukan hanya berapa banyak kegiatan yang kita lakukan atau laporan yang kita susun, tetapi seberapa banyak masyarakat yang terbantu dan keluarga yang menjadi lebih berdaya," tegas Gusti Putri dalam Rapat Koordinasi TP Posyandu DIY 2026, Rabu (30/9).

Menurut dia, penggabungan enam bidang pelayanan tersebut dapat membuat penanganan persoalan di tingkat kalurahan lebih terarah. Posyandu dapat menjadi salah satu pintu untuk mengidentifikasi dan memfasilitasi kebutuhan masyarakat sesuai kondisi wilayah.

Adanya kebijakan dari pemerintah pusat untuk enam SPM malah bagus. Jadi permasalahan atau kendala apa yang ada di desa itu bisa difasilitasi di Posyandu," tutur Gusti Putri.

Ia menjelaskan tidak semua wilayah harus menerapkan keenam bidang SPM dengan porsi yang sama. Prioritas pelayanan perlu disesuaikan dengan karakteristik dan persoalan yang paling menonjol di lingkungan masing-masing.

"Kenyataannya, tidak harus enam SPM itu ada semua di lingkungan Posyandu, dilihat dari keadaan wilayahnya. Misalnya, kalau memang itu di dekat sekolahan, berarti pendidikannya yang harus dipentingkan, kalau ada di daerah miskin, mungkin perumahannya yang harus diutamakan. Tapi memang pelayanan untuk balita dan lansia itu sebaiknya selalu ada," pungkas Gusti Putri.

Penguatan peran tersebut juga membutuhkan peningkatan kapasitas kader. Namun, pelaksanaannya dapat dilakukan secara fleksibel dengan mempertimbangkan skala prioritas dan kebutuhan masyarakat di masing-masing lingkungan.

Gusti Putri mengatakan kekuatan Posyandu di DIY salah satunya berasal dari keaktifan dan partisipasi sukarela para kader. Modal sosial tersebut dinilai menjadi bekal penting dalam memperluas fungsi Posyandu dari pelayanan kesehatan menuju pelayanan dasar yang lebih menyeluruh.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Kependudukan dan Pencatatan Sipil DIY, KPH Yudanegara, mengatakan perluasan fungsi Posyandu membutuhkan kesiapan kelembagaan dan komunikasi antartingkatan.

"Rakor ini bertujuan untuk penyamaan persepsi dalam melaksanakan tugas, sehingga Posyandu di DIY bisa berjalan seirama dan sesuai dengan arahan dari pusat," ujar Yudanegara.

Pemda DIY juga melakukan sosialisasi mengenai tata cara pemberian Nomor Registrasi Posyandu. Dalam kegiatan tersebut diberikan penghargaan kepada sejumlah TP Posyandu dan kader berprestasi di tingkat DIY.