Antisipasi Bencana, Mulai Besok BNPB dan Pemprov Jatim Lancarkan Modifikasi Cuaca

SURABAYA - Sebagai antisipai bencana hidrometeorologi di Jawa Timur, Penjabat (Pj.) Gubernur Adhy Karyono, pada Selasa (17/12) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi Tahun 2024, yang dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) RI Pratikno, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto, Kepala Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati, Kepala Perangkat Daerah, maupun Kalaksa BPBD Kabupaten/Kota.

Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan, total dari 38 kabupaten/kota di Jatim, ada 11 daerah dengan status tanggap darurat atau sudah terjadi bencana. Sedangkan 27 daerah sudah menetapkan siaga darurat atau belum terjadi bencana.

"Kita sudah melakukan modifikasi cuaca di Jawa Tengah, Jawa Barat dan untuk Jawa Timur mulai besok (18/12), kita akan laksanakan modifikasi cuaca siang dan malam. Mudah-mudahan prediksi BMKG curah hujan ekstrem ini bisa dikurangi sehingga tidak mengakibatkan bencana yang massif," ungkap Suharyanto.

Dia menjelaskan, area target modifikasi cuaca ini akan menyasar dua titik. Yaitu Daerah Tapalkuda dan Mataraman. 

"Nanti kita lihat, prediksinya ya semua di Jatim ini akan kita laksanakan operasi modifikasi cuaca (OMC) berdasarkan pertumbuhan awan," ujarnya.

Pelaksana OMC ini adalah BNPB, BMKG, Pemprov Jatim, bersama pihak ketiga. Sumber anggaran berasal dari BNPB. Sementara pelaksana kegiatan adalah pihak ketiga. 

"Di Jatim perkiraan anggaran yang dibutuhkan untuk OMC ya tergantung kebutuhan. Jadi kalau sekali terbang, kita coba seminggu, kali 200 juta, sekitar 1,2 miliar," jelasnya.

Pulau Jawa secara keseluruhan sendiri dipetakan sebagai daerah rawan bencana hidrometeorologi karena pertumbuhan awan siklon. Daerah itu adalah Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur, sehingga area tersebut mendapat intervensi OMC untuk menekan curah hujan yang tinggi. 

Secara khusus, Pj. Gubernur Adhy menyampaikan rakor ini merupakan bentuk upaya nyata bersama untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana hidrometeorologi. Utamanya pada musim penghujan dan momen libur Natal serta Tahun Baru (Nataru) 2025.

“Kami berupaya merumuskan langkah-langkah penanganan bencana yang terukur agar bisa membantu masyarakat yang terdampak bencana dengan maksimal sekaligus dapat dilakukan pencegahan bencana,” ujarnya.

“Pemprov Jatim telah menyiapkan langkah antisipasi bencana hidrometeorologi antara lain rakor bencana hidrometeorologi, surat himbauan Gubernur ke kabupaten/kota se Jatim menetapkan status siaga darurat bencana meteorologi dengan SK Gubernur,” sambung Adhy. 

Adhy menambahkan, Pemprov juga membuat keposkoan siaga bencana hidrometeorologi, apel siaga dan gelar peralatan serta pengecekan Early Warning System (EWS), serta dukungan logistik dan peralatan yang diserahkan kabupaten/ kota.

“Alhamdulillah telah dilakukan apel siaga bencana hidrometeorologi dan gelar peralatan Kab/Kota se-Jawa Timur yang dilaksanakan masing-masing wilayah dipimpin kepala daerah,” katanya.

Apel siaga ini, kata Adhy, sangat penting. Karena pada Triwulan Desember, Januari dan Februari wilayah Jatim berpotensi banjir, longsor, abrasi, rob dan gelombang tinggi. Ia pun ingin provinsi maupun kabupaten/kota  siap dalam menghadapi risiko yang ada di wilayahnya.

“Penanganan hidrometeorologi basah (banjir) di Jawa Timur, InsyaAllah siap dengan sistem kesiapsiagaan baik sarana prasarana, peralatan, personel, therapy, logistik bahkan bantuan anggaran BTT (Belanja Tidak Terduga) kita juga sudah siap,” tegasnya.