Aktivis HAM Desak AS Beri Sanksi Bank Junta

WASHINGTON DC – Amerika Serikat (AS) harus mengenakan sanksi pada bank Myanmar yang digunakan untuk menghindari pembatasan AS yang ada, kata para aktivis HAM saat mendesak pemerintahan Presiden Joe Biden yang akan berakhir masa jabatannya, untuk memotong sumber utama mata uang asing bagi junta militer negara itu.

Puluhan kelompok masyarakat sipil Myanmar menulis surat kepada Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Keuangan AS pada 18 November, menyerukan AS untuk memblokir Bank Ekonomi Myanmar milik negara agar tidak menggunakan sistem keuangan berbasis dollar dan mendorong pemerintah lain untuk melakukan hal yang sama.

“Junta militer bergantung pada bank asing, pemasok bahan bakar jet, dan pedagang senjata untuk mempertahankan kejahatan terhadap kemanusiaannya,” kata Simon Billenness, direktur eksekutif Kampanye Internasional untuk Rohingya, salah satu kelompok yang meneken surat tersebut.

Militer Myanmar menggulingkan pemimpin terpilih negara itu pada 2021 dan melancarkan tindakan keras berdarah terhadap protes, yang memicu perang saudara yang telah menyebabkan lebih dari 3,1 juta orang mengungsi, menurut PBB.

“Terdapat peluang untuk mengganggu jaringan dukungan internasional junta militer pada saat militer berada pada titik terlemahnya sejak kudeta dimulai pada 2021,” kata Billenness.

Sanksi yang dikeluarkan Washington DC pada 2023 terhadap dua bank milik negara lainnya telah menyebabkan junta beralih menggunakan Bank Ekonomi Myanmar untuk membeli senjata dan menerima pendapatan ratusan juta dollar, termasuk dari ekspor gas alam Myanmar, menurut laporan utusan PBB pada Juni lalu.

Ranjau Darat

Sementara itu sebuah lembaga pemantau bernama Kampanye Internasional untuk Melarang Ranjau Darat (ICBL) pada Rabu (20/11) menyatakan bahwa ranjau darat dan amunisi yang tidak meledak telah menelan lebih banyak korban di Myanmar dibandingkan di negara lain manapun pada 2023.

Konflik sporadis selama puluhan tahun antara militer dan kelompok pemberontak etnis telah membuat negara Asia tenggara itu dipenuhi ranjau darat dan amunisi yang mematikan.

“Ranjau antipersonel dan sisa-sisa bahan peledak perang menewaskan atau melukai 1.003 orang di Myanmar pada tahun 2023,” ungkap ICBL dalam laporan terbarunya.

Myanmar diketahui tidak menandatangani konvensi PBB yang melarang penggunaan, penimbunan atau pengembangan ranjau antipersonel.

ICBL mengatakan sedikitnya 5.757 orang menjadi korban ranjau darat dan sisa-sisa bahan peledak perang di seluruh dunia pada tahun 2023. Dari jumlah tersebut, 1.983 orang tewas dan 3.663 orang terluka. AFP/ST/I-1