Kemendikdasmen Harus Menjadi Rumah Pendidikan

Presiden RI, Prabowo Subianto, telah melantik kabinet untuk menjalankan roda pemerintahan sampai 2029. Dalam Kabinet Merah Putih, salah satu perhatian menarik salah satunya yaitu kementerian yang mengurusi pendidikan. Prabowo memutuskan untuk memecah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menjadi tiga kementerian, salah satunya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

Dengan pemecahan kementerian diharapkan penyelenggaraan pendidikan bisa lebih fokus. Meski demikian, muncul beragam pertanyaan mengenai program-program pendidikan ke depan. Salah satunya terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan skema zonasi dan wacana pengembalian Ujian Nasional (UN).

Program-program Merdeka Belajar juga mendapat sorotan. Mendikbudristek, Nadiem Makarim, sebelumnya meluncurkan beragam episode program dari kebijakan Merdeka Belajar. Untuk mengetahui mengetahui pengelolaan pendidikan ke depannya, wartawan Koran Jakarta, Muhamad Ma'rup, mewawancarai Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Prof. Dr. Abdul Mu'ti M.Ed. Berikut petikan wawancaranya.

ISTIMEWA

Apa program yang akan Bapak lakukan ke depan sebagai menteri?

Saya ingin menyampaikan bahwa terkait dengan apa yang menjadi kebijakan Presiden berkaitan dengan pendidikan itu adalah pendidikan bermutu untuk semua. Dan ini merupakan amanat undang-undang yang memang menjadi tupoksi (tugas pokok dan fungsi) dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Dalam pendidikan untuk semua itu, kami ingin melakukan dua hal besar. Yang pertama, pemenuhan hak pendidikan bagi warga negara dan kedua berkaitan dengan peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan.

Bisa dijelaskan lebih jauh terkait kedua hal tersebut?

Berdasarkan data pencapaian APK baik untuk pendidikan dasar maupun menengah, belum seluruh warga negara ini mendapatkan layanan pendidikan. Sehingga akses untuk memperoleh pendidikan itu akan coba kita lakukan semaksimal mungkin sehingga tidak ada warga negara yang kehilangan haknya karena tempat tinggalnya atau karena keadaan fisiknya atau sebab-sebab lain yang membuat mereka tidak mendapatkan layanan pendidikan. Strateginya memang kita akan memperbanyak layanan pendidikan termasuk dengan layanan pendidikan formal.

Berkaitan dengan peningkatan sarana-prasarana dan pemenuhan itu juga ada rancangannya di dalam program tahun 2025 yang memang sebagainya berkaitan dengan rehabilitasi dan pembangunan ruang-ruang kelas baru serta pemenuhan sarana dan prasarana. Ini menjadi sangat penting karena kualitas pendidikan itu termasuk juga kualitas pembelajaran ditentukan oleh ketersediaan sarana dan prasarana.

Pelaksanaan pendidikan ini tidak hanya oleh pemerintah saja. Bagaimana Anda merangkul pihak swasta yang menyelenggarakan pendidikan?

Kami terus menjaring aspirasi bidang pendidikan. Salah satunya dengan mengunjungi lembaga tinggi agama guna membangun kemitraan dan memajukan sistem pendidikan Indonesia. Kami mendapatkan berbagai masukan dan pencerahan yang selanjutnya akan kami gunakan untuk pengambilan sistem kebijakan pendidikan ke depannya.

Kami mengajak bahwa masyarakat merupakan stakeholder pendidikan. Untuk itu, penting bagi semua untuk bersama-sama mendukung cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa untuk masyarakat.

Pemerintah menganggap sekolah swasta sebagai mitra kerja sama. Pihaknya berkomitmen melanjutkan kerja sama dengan pihak-pihak yang ingin membangun pendidikan.