Utang yang Besar Mempersulit RI Keluar dari 'Middle Income Trap'

"Pemerintah berkomitmen tetap menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola utang luar negeri secara pruden, terukur, oportunistik dan fleksibel untuk mendapatkan pembiayaan yang paling efisien dan optimal," kata Erwin, di Jakarta, Kamis.

Dia menuturkan posisi utang luar negeri pemerintah pada triwulan II-2024 sebesar 191,0 miliar dollar AS, atau mencatat kontraksi pertumbuhan 0,8 persen (yoy), berlanjut dari kontraksi pada triwulan sebelumnya sebesar 0,9 persen (yoy).

Perkembangan tersebut terutama dipengaruhi oleh penyesuaian penempatan dana investor nonresiden pada Surat Berharga Negara (SBN) domestik seiring dengan masih tingginya ketidakpastian pasar keuangan global.

Sebagai salah satu komponen dalam instrumen pembiayaan APBN, pemanfaatan utang luar negeri terus diarahkan untuk mendukung pembiayaan sektor produktif serta belanja prioritas dengan memperhatikan keberlanjutan pengelolaan utang luar negeri.

Berdasarkan sektor ekonomi, utang luar negeri pemerintah utamanya mencakup sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (20,9% dari total utang luar negeri pemerintah); administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (18,8%); jasa pendidikan (16,8%); konstruksi (13,6%); serta jasa keuangan dan asuransi (9,5%).