Tindak Tegas Oknum Pejabat Muluskan Impor Ilegal

JAKARTA - Langkah tegas perlu ditempuh seiring masih maraknya impor tekstil dan produk tekstil (TPT) ilegal. Kondisi ini mengindikasikan adanya oknum yang "bermain" di lapangan.

Para oknum nakal tersebut mempermudah masuknya barang-barang tak sesuai ketentuan tersebut. Terbaru, Bareskrim Polri memberi perhatian khusus terkait praktik yang merugikan negara ini.

"Saya melihatnya praktik ini tidak mungkin ada oknum di lapangan yang tidak bermain ketika terjadi selisih pencatatan ekspor dari administrasi Tiongkok dengan pencatatan administrasi impor Indonesia. Yang pada akhirnya ada impor yang masuk secara ilegal," ungkap Peneliti Ekonomi Celios, Nailul Huda, kepada Koran Jakarta, Kamis (8/8).

Praktik nakal ini, menurut Huda, menyebabkan adanya potensi kehilangan pendapatan negara. Praktik ini menjadi pintu masuk mengusut pelanggaran pidana yang dilakukan oleh oknum nakal tersebut.

"Sistem yang dibuat selama ini masih bisa dicurangi oleh oknum. Sebenarnya praktik ini juga sudah cukup lama terjadi, namun baru kali ini dibuka karena memang atensi publik yang besar," ucap Huda.

Seperti diketahui, Menteri Perdagangan Zulkifli memimpin penindakan atas temuan Satgas ini di Penimbunan Pabean Bea dan Cukai Cikarang, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa (6/8). Total nilainya mencapai 46,19 milliar rupiah.

Mendag menegaskan agar sinergi antara kementerian dan lembaga terjalin kuat untuk menertibkan importasi ilegal. "Kita satu tim perlu kerja sama yang kuat, mulai dari Bareskrim, Kementerian Keuangan cq Ditjen Bea dan Cukai, Kementerian Perindustrian, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kejaksaan Agung, Badan Keamanan Laut, serta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)," tegasnya.

Selain itu, dirinya berharap penindakan ini dapat menumbuhkan pusat-pusat perdagangan, serta usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Turut hadir dalam ekspose tersebut, yaitu Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia Wahyu Widada, Perwakilan dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri) Brigjen Pol Helfi Assegaf, Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kejaksaan Agung, Badan Keamanan Laut, sertaBPOM. Turut mendampingi Mendag Zulkifli Hasan, yaitu Dirjen PKTN Moga Simatupang.

Adapun tindakan Satgas Pengawasan Barang Tertentu yang Diberlakukan Tata Niaga Impor yang dilakukan Kemendag terhadap temuan kain gulungan (TPT) yang diduga tidak dilengkapi dokumen perizinan impor, yaitu Persetujuan Impor (PI), Laporan Surveyor (LS), Kewajiban Registrasi Barang Keamanan, Kesehatan, Keselamatan dan Lingkungan Hidup (K3L), serta dokumen lainnya terkait asal barang sebanyak kurang lebih 20.000 rol.

Selanjutnya, Bareskrim Polri juga melakukan penindakan terhadap pakaian bekas sebanyak 1.883 bal. Selain itu, Ditjen Bea Cukai melalui Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai Tanjung Priok telah mengamankan 3.044 balpress pakaian bekas, sementara Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Cikarang telah mengamankan 695 produk jadi, 332 pak tekstil, 43 buah kosmetik, 371 alas kaki, 6.578 buah elektronik, serta 5.896 buah garmen.

Perhatian Polri

Kepala Bareskrim Polri Wahyu Widada menyatakan masalah impor ilegal menjadi perhatian khusus dari Bareskrim sendiri. Impor ilegal tidak hanya merugikan negara dari sisi penerimaan, tetapi juga berdampak kepada para pengusaha kecil, UMKM.

"Bareskrim akan terus berkomitmen untuk bersama-sama menyelesaikan persoalan masalah barang impor ilegal ini. Kami siap mendukung Pak Menteri apa pun langkah yang dilakukan untuk membantu masyarakat kita dan membantu pemerintah selama negara kita menuju negara yang maju ke depannya," urai Wahyu.