Menteri PPPA dan MRP Bahas Peningkatan Perlindungan Perempuan Papua

JAKARTA - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga melakukan dialog dengan Pokja Perempuan dari Majelis Rakyat Papua (MRP) membahas upaya dan langkah untuk meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak di Papua.

Dalam kesempatan di Jayapura, Papua, Senin (22/7), Menteri PPPA Bintang Puspayoga menyampaikan keinginannya untuk meningkatkan kerja sama antara Kementerian PPPA dan MRP ke depan dalam peningkatan kapasitas Pokja Perempuan MRP.

"Kita sepakati bersama hulunya adalah perempuan harus berdaya secara ekonomi. Kalau perempuan sudah berdaya, perempuan sudah mandiri, maka kalau kita bicara masalah pendidikan, kekerasan, perlindungan anak yang menjadiconcern MRP ini akan bisa kita selesaikan," kata Bintang.

Dalam diskusi itu, dia melihat perlunya pendampingan kepada para perempuan yang berada di MRPserta pelatihan dan pemberdayaan perempuan di Papua.

Dia mengatakan bahwa Kementerian PPPA terus berupaya mendorong kemandirian dan pemberdayaan perempuan, sebagai salah satu upaya lepas dari kekerasan yang dialami perempuan, mendorong peningkatan pengasuhan anak, serta menekan pernikahan anak.

Dalam kesempatan itu, Ketua MRP Nerlince Wamuar Rollo menyampaikan bahwa ekonomi dan pendidikan menjadi salah satu fokus yang perlu ditindaklanjuti untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Gender dan memperbaiki Indeks Ketimpangan Gender di wilayah tersebut.

"Nomor satu itu ekonomi karena ekonomi itu perempuan banyak mengalami kekerasan danstuntingitu juga tinggi di Papua, karena kurang perhatian dari suami yang menjadi kepala keluarga dan perempuan yang bertanggung jawab sebagai mama yang mengurus anak," ujarnya.

Selain itu, pendidikan juga perlu menjadi perhatian karena tingginya angka putus sekolah anak perempuan terutama di tingkat kampung dan perkawinan anak.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Pembangunan Gender Provinsi Papua Barat dan Papuamasing-masing 84,18 dan 81,64 atau berada di bawah rata-rata nasional 91,85. Sementara, Indeks Ketimpangan Gender untuk Papua Barat 0,537 dan Papua 0,518 berada di atas rata-rata nasional yang berada di kisaran 0,447