Bantuan Pangan Tidak Bisa Kurangi Kemiskinan

"Itu berarti selama ada bansos atau bantuan pangan maka tingkat kemiskinan itu turun, tetapi apabila tidak ada bansos maka kemiskinan itu kembali meningkat," tegas Dwi.

Jika demikian, terang Dwi, maka penurunan kemiskinan kembali kepada kekuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). "Sejauh mana APBN kita kuat. Apakah APBN kita mampu menyalurkan bansos/bantuan pangan sepanjang tahun dengan nilai fantastis demi menekan angka kemiskinan tadi," kata Andreas.

Selain sangat bergantung pada anggaran, jika pemerintah terus menggunakan model pendekatan bantuan dalam menekan angka kemiskinan, maka cara tersebut tentu tidak produktif, baik dari sisi anggaran maupun juga dari sisi pemberdayaan masyarakat.

Hal yang perlu dicermati lagi, papar Dwi, adalah jumlah rumah tangga petani itu meningkat dua juta lebih pada periode 2019-2024. Hal itu linear dengan jumlah kesempatan kerja yang hilang di sektor formal.

"Banyak pekerja formal kita yang jadinya tidak bekerja dan jumlahnya sekitar dua juta lebih dan mereka menjadi petani. Ini yang menambah beban di sektor pertanian, sementara di sisi lain jumlah usaha tani itu menurun," paparnya.

Dari data itu bisa dikatakan, pemerintah tidak mampu menciptakan lapangan kerja di sektor industri. Akibatnya, rumah tangga petani yang bertambah inilah yang menurut Dwi banyak menikmati bansos/bantuan yang dibagikan. Padahal jika pemerintah ingin mengurangi beban sektor pertanian maka yang harus dilakukan ialah dengan memperbanyak kesempatan kerja.

"Pemerintah harus memperbanyak pekerja formal atau kelas menengah. Caranya dengan perbanyak investasi. Jangan ada lagi kabar ada industri yang tutup, sebab jika pekerja formal ini kembali menjadi petani maka itu menciptakan pemiskinan baru di sektor pertanian," tegas Dwi.

Dari Yogyakarta, peneliti Mubyarto Institute, Awan Santosa, mengatakan bisa dikatakan bahwa penurunan tingkat kemiskinan akibat bansos atau bantuan pangan itu adalah semu. "Iya, bisa dikatakan ini penurunan semu karena kalau ada krisis dan gejolak harga, bisa rentan naik lagi tingkat kemiskinannya," paparnya.

Apalagi, standar pengukuran garis kemiskinannya juga terlalu rendah, semestinya lebih komperehensif. Menurut Awan, soal bantuan pangan/bansos hanya jaring pengaman temporer saja yang dapat meningkatkan konsumsi dan daya beli masyarakat miskin.

Artinya, harus ada kebijakan yang bisa membuat penurunan angka kemiskinan berlangsung lama, karena bansos disalurkan selama APBN kuat saja. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih sistematis dan struktural yang membuat penurunan angka kemiskinan berlangsung lama," tegasnya.

Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi, mengatakan penurunan angka kemiskinan itu mengacu ke data Badan Pusat Statistik pada Juli 2024 yang mencatat bersama program bantuan sosial lainnya, program bantuan pangan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di mana persentase penduduk miskin pada Maret 2024 tercatat sebesar 9,03 persen, turun 0,33 persen poin terhadap Maret 2023, dan menurun 0,54 persen poin terhadap September 2022.