APBN Bisa Lebih Berkualitas jika Obligasi Rekap BLBI Dimoratorium

Menurutnya, kemiskinan memiliki sifat multidimensional, penanggulangannya juga harus dari segala sisi, baik pendekatan ekonomi dan permodalan, dan juga berbagai kebijakan yang dapat memutus pewarisan kemiskinan antar generasi.

"Orang miskin harus diberi kesempatan berpartisipasi dalam proses pembangunan ekonomi. Namun, jika anggarannya banyak tersedot untuk membayar beban bunga, tentu itu akan menghambat pengentasan kemiskinan. Fungsi APBN kita banyak yang tergerus akibat berbagai utang, termasuk obligasi rekap BLBI," tutur Bagong.

Peneliti Pusat Riset Pengabdian Masyarakat (PRPM) Institut Shani Buana, Bengkayang, Kalimantan Barat, Siprianus Jewarut, menegaskan sudah semestinya pemerintah mengurangi jumlah utang, termasuk moratorium pembayaran bunga obligasi rekap BLBI

Sementara itu, peneliti ekonomi Celios, Nailul Huda, mengatakan tentu APBN yang diharapkan mempunyai keseimbangan primer yang surplus dengan menjaga rasio defisit tidak terlalu lebar dan jauh di bawah batas aman (3 persen).

Dengan defisit dan keseimbangan primer yang prudent, saya rasa pemerintah bisa mengelola APBN dengan risiko rendah serta tidak perlu utang untuk membayar utang ditambah bunga utang.