APBN Bisa Lebih Berkualitas jika Obligasi Rekap BLBI Dimoratorium
📅 Jumat, 05 Jul 2024, 23:37 WIB | Oleh: Tim RedaksiMenurutnya, kemiskinan memiliki sifat multidimensional, penanggulangannya juga harus dari segala sisi, baik pendekatan ekonomi dan permodalan, dan juga berbagai kebijakan yang dapat memutus pewarisan kemiskinan antar generasi.
"Orang miskin harus diberi kesempatan berpartisipasi dalam proses pembangunan ekonomi. Namun, jika anggarannya banyak tersedot untuk membayar beban bunga, tentu itu akan menghambat pengentasan kemiskinan. Fungsi APBN kita banyak yang tergerus akibat berbagai utang, termasuk obligasi rekap BLBI," tutur Bagong.
Peneliti Pusat Riset Pengabdian Masyarakat (PRPM) Institut Shani Buana, Bengkayang, Kalimantan Barat, Siprianus Jewarut, menegaskan sudah semestinya pemerintah mengurangi jumlah utang, termasuk moratorium pembayaran bunga obligasi rekap BLBI
Sementara itu, peneliti ekonomi Celios, Nailul Huda, mengatakan tentu APBN yang diharapkan mempunyai keseimbangan primer yang surplus dengan menjaga rasio defisit tidak terlalu lebar dan jauh di bawah batas aman (3 persen).
Dengan defisit dan keseimbangan primer yang prudent, saya rasa pemerintah bisa mengelola APBN dengan risiko rendah serta tidak perlu utang untuk membayar utang ditambah bunga utang.
Like, Share, Comment:
Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas.
Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".
Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.
Google News
Instagram 
YouTube 
TikTok 
Twitter 
Threads
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!