Gerak Cepat, Disnaker Lebak Sosialisasi Tenaga Migran Untuk Cegah TPPO

Dirinya sejak sepekan terakhir melakukan sosialisasi dan edukasi di Kecamatan Bojongmanik dan Cijakuterkait dengan masalah tersebut, di mana di dua kecamatan itu warga setempat masuk kategori tertinggi sebagai tenaga kerja migran.

Kegiatan sosialisasi tenaga kerja migran itu juga dihadiri aparatur kecamatan, desa, dan masyarakat.

"Kami mengapresiasi selama ini tidak ada warga Lebak yang bekerja di luar negeri menjadi korban TPPO," kata Deni.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Lebak Abdul Rohim mengatakan pihaknya hingga kini tidak menerima laporan adanya kasus TPPO.

Sejumlah bentuk TPPO, di antaranya penculikan anak, pengiriman tenaga buruh migran, pekerja paksa, adopsi anak, pengambilan organ tubuh, dan eksploitasi seksual.

Ia mengatakan pelaku TPPO bisa dikenakan ancaman hukuman hingga 15 tahun dan denda Rp600 juta sesuai Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 Pasal 2 Ayat (1) tentang Perdagangan Orang.

"Kami minta jangan sampai kasus TPPO itu dialami warga Lebak," katanya.