3 Perubahan Sikap Orang Papua dalam Mengupayakan Pengakuan dan Penghormatan

Namun, meski masyarakat asli Papua dapat menerima pemimpin dengan identitas yang berbeda, bukan berarti aspek primordialisme (nilai-nilai yang dipegang erat suatu kelompok) menjadi melemah.

Jika ada pemimpin di sana, khususnya yang non-OAP, lalu "gagal", etno-fanatisme atau fanatik kesukuan akan kembali muncul untuk mendorong OAP menuntut dan mengambil posisi kepemimpinan di Papua. Faktor identitas akan dengan mudah dimainkan.

Pentingnya dukungan negara

Pada akhirnya, waktu dan keadaan yang akan menentukan pilihan dan sikap OAP untuk terus memperjuangkan kemerdekaan mereka sendiri atau tetap dalam kesatuan Republik Indonesia. Meskipun hal ini menjadi pilihan pribadi masing-masing individu, negara memiliki peran penting dalam membangun sikap yang mendukung atau justru mendistorsi pilihan orang asli Papua tersebut.

Sebagai contoh, jika negara mempertahankan perilaku yang tidak adil atau kekerasan, maka hal tersebut akan mendistorsi pilihan orang asli Papua untuk menjadi bagian dari NKRI dan akan menyuburkan perjuangan untuk memisahkan diri dari Indonesia.

Kekerasan dan kekejaman yang dilakukan oleh aparat TNI dan menimpa tiga OAP di Kabupaten Puncak yang dituduh menjadi anggota TPNPB dan videonya sempat viral jelas akan menyuburkan sikap subversif ini.

Pemerintah justru harus membuka lebih banyak kesempatan untuk mengakomodasi kemajuan yang telah dicapai oleh OAP ini. Tidak kalah penting, negara harus memastikan bahwa memoria passionis yang dialami OAP tidak menjadi semakin kronis dan terus berupaya untuk menyelesaikan akar permasalahannya. Termasuk di dalamnya kasus-kasus kekerasan dan pelanggaran HAM.

Selain itu, untuk dapat mewujudkan kepemimpinan yang baik diperlukan upaya serius untuk memperbaiki proses pemilu dengan meningkatkan kapasitas aparat serta memperkuat penegakan hukum, terutama menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 yang berpotensi menimbulkan konflik. Jangan lupa bahwa penguatan identitas kepapuaan yang didukung oleh kepemimpinan yang baik merupakan modalitas untuk mewujudkan Papua yang lebih adil dan makmur.

Vidhyandika Djati Perkasa, Peneliti Senior Department Politik dan Perubahan Sosial CSIS, Centre for Strategic and International Studies, Indonesia

Artikel ini terbit pertama kali di The Conversation. Baca artikel sumber.