3 Perubahan Sikap Orang Papua dalam Mengupayakan Pengakuan dan Penghormatan

Vidhyandika Djati Perkasa, Centre for Strategic and International Studies, Indonesia

Selama beberapa dekade terakhir, ada sebagian orang asli Papua (OAP) yang lekat dengan citra separatisme, meskipun mereka bukan bagian dari gerakan separatisme. Ini diperparah dengan eksistensi gerakan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) yang kerap dilaporkan melakukan pemberontakan hingga mengakibatkan korban jiwa dari masyarakat sipil dan dari aparat keamanan sendiri.

Tuntutan untuk "merdeka" yang bergaung di tengah masyarakat Papua itu bukan tanpa alasan. Sebab, mereka memiliki memoria passionis, yakni suatu kenangan akan penderitaan khususnya akibat ketidakadilan, diskriminasi, kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia, yang traumatis.

Namun, dari hasil observasi antropologis saya selama beberapa waktu terakhir ini terhadap para akademisi, elit politik, birokrat OAP dan masyarakat biasa di Papua dalam menanggapi masa lalu yang menyakitkan ini, terlihat ada nuansa baru.

Alih-alih termakan oleh trauma, mereka secara strategis mengubah mentalitasnya dari "korban" menjadi "agen perubahan" yang berfokus untuk memajukan masyarakat Papua, serta menjadi lebih realistis dan terbuka terhadap pemerintah Indonesia.

Para OAP kini bersikap lebih konformis dan berupaya memperkuat identitas kepapuaan mereka dengan cara mempromosikan kesenian, bahasa, dan olahraga Papua, serta mengembangkan wirausaha ekonomi. Mereka juga mendidik generasi penerus dan membentuk kepemimpinan dari dalam masyarakat Papua. Ini semua menjadi "strategi" baru yang digunakan oleh OAP yang dulunya dianggap sebagai kelompok tertindas.

Bagi OAP, pergeseran ini tidak sepenuhnya meniadakan aspirasi untuk merdeka. Terutama jika memoria passionis ini semakin parah, misalnya ketika pelanggaran HAM terus terjadi, keadilan minim dan diskriminasi terus berlanjut. Namun, setidaknya OAP kini berusaha maju melalui usaha mereka sendiri dan menerima realitas sosial politik yang ada sambil tetap mengadvokasi pengakuan eksistensi OAP yang telah lama diabaikan.

Berikut tiga hal tentang perubahan sikap OAP dalam upaya mendapat pengakuan dan penghormatan dalam 'bingkai' NKRI:

1. Menjadi lebih konformis

Walau gerakan separatisme terus berlanjut, beberapa OAP membangun agenda strategis baru melalui sikap yang konformis. Secara diskursif, konformitas adalah kesadaran kolektif pada sikap seseorang untuk mengubah perilaku agar sesuai dengan aturan dan konteks yang ada. Intinya, ada kesadaran kolektif di antara OAP bahwa untuk mencapai kemajuan tidak harus dengan cara konfrontasi terbuka dengan negara atau pemerintah Indonesia.

Ini terjadi karena, dari hasil observasi penulis, khususnya dalam memahami percakapan OAP di media sosial seperti WhatsAap, sebagian besar OAP melihat kemerdekaan sebagai "jalan buntu" karena kuatnya komitmen negara yang menyatakan bahwa Papua sudah final berada di bawah pemerintahan Indonesia. Tuntutan untuk meninjau kembali sejarah integrasi Papua ke dalam NKRI yang kontroversial juga dipandang sebagai upaya yang sia-sia karena prosesnya sudah dianggap sah dan diakui secara internasional.

Pada fase konformis ini, berdasarkan observasi saya, OAP melihat sikap konfrontatif pada negara sangat menguras tenaga dan pikiran serta berdampak negatif pada kohesi sosial mereka.

Dari aspek kognitif, OAP kini lebih rasional dan realistis dalam melihat situasi. Mereka mulai mengkritik rekan-rekannya yang berperilaku menyimpang, seperti calon anggota legislatif yang menipu dan menghasut masyarakat atau yang suka mabuk-mabukan. Mereka juga mulai menyuarakan kritik terhadap kelompok separatis yang melakukan penculikan terhadap pilot Susi Air dan menentang aksi kekerasan yang dilakukannya. Hal ini terlihat dengan "tawaran" dari tokoh gereja di Papua untuk membantu membebaskan pilot Susi Air tersebut.

Bahkan, sebagian OAP termasuk dari anggota DPD Papua juga mulai menaruh harapan kepada aparat keamanan untuk menegakkan hukum dan menjaga ketertiban. Hal ini menarik karena selama ini terjadi antipati antara OAP dengan aparat keamanan.