Ayo Berkolaborasi untuk Perkuat Ketahanan Pangan

Doc: ANTARA/Darwin Fatir

Ket. Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Syaharuddin Alrif (kanan) didampingi anggota Komisi B Capt Hariadi (kanan) menjawab pertanyaan wartawan usai rapat kerja Pembahasan LKPJ Gubernur Sulsel akhir tahun anggaran 2023 dan Evaluasi Triwulan I APBD Tahun Anggaran 2024 di Kantor DPRD Sulsel, Makassar, Selasa (16/4/2024).

Makassar - Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Syaharuddin Alrif mendorong Pemerintah Provinsi Sulsel memperkuat dan mempertahankan ketahanan pangan mengingat kondisi terkini terjadi penurunan produksi pangan di tingkat petani.

"Kami minta dinas terkait untuk tanaman pangan padi dan jagung dijaga kestabilan harga supaya petani kita bisa untung, karena biaya produksi terlalu tinggi, minimal sesuai standard harga eceran tertinggi," kata Syaharuddin usai rapat di Komisi B bidang Perekonomian di Kantor DPRD Sulsel di Makassar, Selasa.

Ia pun telah menekankan hal tersebut dalam rapat kerja pembahasan LKPJ Gubernur Sulsel akhir tahun anggaran 2023 dan Evaluasi Triwulan I APBD Tahun Anggaran 2024 bersama Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura serta Dinas Ketahanan Pangan Pemerintah Provisi (Pemprov) Sulsel.

Pria disapa akrab Sahar ini mengungkapkan memasuki musim tanam tahun ini pada April, Mei sampai Agustus 2024 dinas terkait mesti mempercepat menyalurkan bibit padi maupun jagung guna kepada petani agar segera ditanam, dan tidak mendistribusikan saat masuk kemarau.

"Jangan sampai bibit padi dan jagung itu baru dikirimkan ke petani setelah orang sudah selesai menanam padi atau jagung, atau bahkan diberikan saat mau masuk kemarau, itu keliru," papar dia.

Dari hasil rapat itu, Sahar juga mendorong dinas terkait segera melobi penambahan kuota pupuk subsidi dan benih padi serta jagung ke tingkat pusat, karena Sulsel merupakan lumbung pangan nasional, sehingga kuotanya perlu ditambah.

"Kita punya luas lahan pertanian dan perkebunan itu sekitar 960 ribu hektare, tapi pupuk Urea, dan NPK serta pupuk cair yang baru disalurkan 50 persen atau sekitar 170 ribuan dari luas lahan. Ini penting karena Sulsel adalah bagian lumbung pangan nasional," ungkapnya.

Sahar juga mengharapkan Kepala Dinas maupun Kepala Bidang tanaman pangan melakukan komunikasi secara intensif kepada Direksi Pupuk Indonesia menambah kuta pupuk di musim tanam tahun ini. Sehingga DPRD Sulsel melalui Komisi B mengeluarkan rekomendasi.

"Tadi direkomendasikan ke dinas terkait untuk mengantisipasi musim tanam nanti. Kita akan melaksanakan RDP (Rapat Dengar Pendapat) dengan pihak terkait termasuk mengundang Pj gubernur Sulsel supaya pupuk tersedia, bibit tersedia, begitu panen langsung harganya stabil," paparnya.

Hal ini bertujuan kata Sahar menambahkan, supaya daya beli petani meningkat, karena sekarang daya beli petani di Sulsel menurun termasuk juga produksinya menurun. Kalau produksinya menurun, tentu berdampak pada ketahanan pangan.

"Ada 81 persen orang bekerja di sektor pertanian dan perkebunan, kalau ini salah maka yang salah pekerjaan kita juga di Sulsel. Makanya ini perlu perhatian semua pihak terkait," katanya menekankan.

Rapat kerja tersebut dipimpin langsung Wakil Ketua DPRD Sulsel, Syaharuddin Alrif didampingi Ketua Komisi B Firmina Tallulembang dan Wakil Ketua Syahrir serta sejumlah Anggota Komisi B DPRD Sulsel.