AS akan Batasi Visa Sejumlah Pejabat Hong Kong karena Masalah HAM

WASHINGTON - Amerika Serikat akan "mengambil langkah-langkah" untuk memberlakukan pembatasan visa baru terhadap pejabat Hong Kong yang bertanggung jawab menindak hak-hak di kota Tiongkok, beberapa hari setelah undang-undang keamanan nasional yang baru mulai berlaku.

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan dalam sebuah pernyataan, Beijing "terus mengambil tindakan terhadap otonomi tingkat tinggi, lembaga demokrasi, serta hak dan kebebasan yang dijanjikan Hong Kong" selama setahun terakhir.

Tindakan keras ini, katanya, termasuk pengesahan "Pasal 23" baru-baru ini, sebuah undang-undang keamanan nasional yang menargetkan pengkhianatan, pemberontakan, spionase dan pencurian rahasia negara, serta kejahatan lainnya.

Menanggapi "penindasan yang semakin intensif" dan pembatasan terhadap "masyarakat sipil, media, dan suara-suara yang berbeda pendapat," Departemen Luar Negeri "mengambil langkah-langkah untuk memberlakukan pembatasan visa baru terhadap beberapa pejabat Hong Kong," bunyi pernyataan itu.

Blinken tidak merinci tindakan visa yang akan diambil atau pejabat yang menjadi sasarannya.

Pengumuman tersebut keluar setelah peninjauan tahunan Washington terhadap otonomi Hong Kong, sebuah status yang dijanjikan Beijing ketika Inggris menyerahkan kota itu pada tahun 1997.

"Tahun ini, saya sekali lagi menyatakan bahwaHongKongtidak memerlukan perlakuan berdasarkan undang-undang AS dengan cara yang sama seperti undang-undang yang diterapkan diHongKongsebelum 1 Juli 1997," kata Blinken.

Washington sebelumnya telah memberlakukan pembatasan visa dan sanksi terhadap pejabatHongKongyang dituduh mengikis hak dan kebebasan yang membedakan kota tersebut dari wilayah Tiongkok lainnya.

Pada tahun 2020, Amerika Serikat juga mencabut status perdagangan khusus pusat keuangan tersebut sebagai tanggapan atas pembubaran protes pro-demokrasi yang besar dan terkadang disertai kekerasan pada tahun 2019.

PemerintahHongKongmenolak laporan AS, dengan mengatakan bahwa sanksi dan pembatasan visa "bersifat manipulasi politik yang tercela untuk mengintimidasi pejabat yang menjaga keamanan nasional."

Pemerintah mengatakan dalam pernyataan panjang lebar bahwa kota tersebut tetap otonom dan undang-undang keamanan baru melindungi hak-hak dasar dan kebebasan.

Perwakilan Kementerian Luar Negeri Tiongkok diHongKong "mengecam keras" tindakan terbaru Washington tersebut yang mencoreng undang-undang keamanan baru dan mencampuri urusan dalam negeri Tiongkok.

Tinjauan tahunan terhadap otonomiHongKongadalah "sebuah lelucon yang tidak dibeli oleh siapa pun... dan harus dibuang ke tumpukan sampah sejarah," kata juru bicara Kantor Komisaris Kementerian Luar Negeri.

Beijing memberlakukan undang-undang keamanan nasional yang luas diHongKongpada tahun 2020 untuk meredam protes.