Lumbung Pangan untuk Kelola Panenan

BEKASI - Lumbung pangan akan dimanfaatkan Pemkab Bekasi untuk mengelola hasil panen petani. Ini dianggap sebagai langkah strategis pemkab Bekasi dalam program food estate.

Pelaksana tugas Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bekasi, Agus Budiono, menjelaskan konsepfood estatesudah melalui proses kajian sebagai bagian dari strategi pengelolaan hasil panen petani. "Rencana pengelolaan hasil panen telah dikaji, meskipun masih perlu penyempurnaan," katanya di Cikarang, Selasa.

Dia menuturkan, pemkab Bekasi berencana menuju konsep lumbung padi. Namun, masih membutuhkan kajian lebih lanjut sebagai dasar perencanaan yang terarah. "Rencana pemerintah sudah akan mengarah ke arahfood estate. Hanya, butuh kajian sebagai dasar pijakan. Dengan begitu, dalam perencanaan dapat terarah dan bisa memajukan perekonomian bagi para petani Kabupaten Bekasi," tutur Agus.

Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi, Nayu Kulsum, menyatakan konsep lumbung pangan dinilai mampu memaksimalkan hasil panen sekaligus meningkatkan keseahteraan para petani. Nayu Kalsum mengungkapkan wilayah Kabupaten Bekasi sepanjang 2023 mampu menghasilkan panen mencapai 500 ribu ton gabah dari sawah eksisting seluas 48 ribu hektare.

Petani masih mampu menghasilkan panen signifikan meski kerap terkendala faktor cuaca yang tidak menentu, bahkan sebagian hasil panen mereka juga didistribusikan ke luar daerah. Berdasarkan pendataan, dari total eksisting 500 ribuan ton hasil panen. Beberapa hasil panen sawah memang tidak hanya untuk warga Kabupaten Bekasi, melainkan juga untuk luar daerah. Ini berbeda nanti kalau konsep lumbung padi mulai diterapkan.

Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Bekasi, Himawan Abror, mendorong pemerintah daerah mengambil langkah strategis dengan membeli dan mengelola hasil panen. Kondisi saat ini harga beras begitu tinggi. Seharusnya bisa menjadi evaluasi dan menjadikan program kerja pemerintah. Salah satunya membeli dan mengelola hasil panen. Ketika sudah jadi beras bisa disebar dengan harga terendah kepada masyarakat di Kabupaten Bekasi.

Selain memberikan bantuan saat harga beras tinggi, langkah ini diharapkan menjadi faktor kunci menggerakkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bekasi. Dia memberikan dukungan dari aspek regulasi agar konsep lumbung padi berjalan optimal. "Kebetulan sektor pertanian menjadi mitra Komisi II DPRD Kabupaten Bekasi. Ke depan kami melakukan rapat dengar pendapat dengan Dinas Pertanian," tandas Himawan.

Beras SPHP

Sementara itu, Perum Bulog Karawang menyebar beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP)) tiap haria. Kegiatan ini terjadwal hingga menjelang Lebaran untuk menstabilkan harga.

Kepala Perum Bulog Karawang, Umar Said, mengatakan telah menggelontorkan komoditas pangan murah melalui program Bulog Siaga. Tujuannya, menyikapi perkembangan harga beras. Hal itu sudah digulirkan sepekan lalu.

"Melalui program ini, kami terjun langsung ke masyarakat Karawang, Kabupaten Bekasi, dan Kota Bekasi. Ini memang wilayah tanggung jawab Bulog Karawang," katanya.