Perang Siber Pemilu 2024, Akankah Polarisasi Politik di Pemilu 2019 Terulang?

Wijayanto, Universitas Diponegoro

Kampanye pemilu idealnya menjadi media pertukaran gagasan dan diskusi bermakna mengenai kondisi pemenuhan hak-hak warga negara, permasalahan yang menghambat pemenuhan hak-hak tersebut, serta solusinya.

Sayangnya, sejumlah penelitian terbaru menunjukkan bahwa alih-alih diskusi yang bermakna, disinformasi dan ujaran kebencian berdasarkan etnis dan agama justru menjadi fitur utama kampanye, terutama di media sosial.

Studi mengemukakan bahwa dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2019, semua kandidat pasangan calon presiden yang mencalonkan diri melakukan kampanye bawah tanah dengan menciptakan hoaks, ujaran kebencian, dan politik identitas, sehingga mengalihkan kampanye dari substansi dan justru memicu polarisasi politik.

Di Indonesia, kampanye bawah tanah di media sosial gencar dilakukan oleh pasukan siber. Kami mendefinisikan pasukan siber sebagai jaringan aktor yang dibayar secara diam-diam dan pada umumnya menggunakan akun media sosial anonim untuk terlibat dalam kampanye terkoordinasi guna memanipulasi opini publik.

Situasi ini patut mendapat perhatian khusus, mengingat media sosial semakin menjadi sumber utama informasi politik.

Saat ini, saya bersama peneliti dari KITLV Leiden dan University of Amsterdam melakukan penelitian tentang peran pasukan siber pada Pemilu 2024 mendatang.

Dari penelitian yang sedang berjalan, temuan awal kami menunjukkan bahwa pasukan siber masih ada dan terus memproduksi propaganda media sosial. Propaganda tersebut memuat disinformasi dan ujaran kebencian berbasis identitas untuk mendukung setiap kubu yang memperjuangkan posisi presiden.

Situasi ini sejalan dengan penelitian saya sebelumnya bersama sekelompok tim peneliti di LP3ES, KITLV Leiden, Universitas Amsterdam, Universitas Diponegoro, Universitas Islam Indonesia dan Drone Emprit tentang pasukan siber dan propaganda media sosial pada Pemilu 2019.

Berkaca dari Pemilu 2019

Berdasarkan penelitian kami tentang Pemilu 2019, ada pasukan siber yang bekerja untuk kedua calon presiden (capres) dan wakil presiden (cawapres) yang maju saat itu: Prabowo Subianto dan Joko "Jokowi" Widodo.

Berdasarkan wawancara mendalam terhadap puluhan pasukan siber yang merupakan pendukung dua pasangan capres-cawapres yang bersaing dalam Pemilu 2019 dan analisis big data dari jutaan percakapan di media sosial, kami menemukan bahwa mereka tidak segan-segan memanfaatkan berita palsu, ujaran kebencian, dan politik identitas yang saat itu bergejolak di tengah masyarakat. Ini pada akhirnya tidak hanya menjauhkan kampanye dari substansi, namun juga memicu polarisasi politik.

Kami menemukan bahwa pasukan siber menggunakan berbagai stigma berbasis identitas. Misalnya, pasukan siber pendukung Prabowo kerap melabelkan Jokowi sebagai komunis dan menonjolkan kedekatan Jokowi dengan Cina-yang merupakan negara yang menerapkan ideologi komunisme.

Sementara itu, pasukan siber pendukung Jokowi juga menyerang kubu Prabowo dengan memainkan isu mengenai gerak-gerik paslon yang bisa menjadi perbincangan publik. Misalnya mempertanyakan apakah Prabowo menunaikan salat Jumat, membahas momen ketika Sandiaga Uno-cawapres Prabowo-berwudhu menggunakan gayung, dan menciptakan rumor yang menyerang orientasi seksual putra Prabowo. Hal-hal tersebut, menurut pasukan siber, bisa menjadi trending topic dan memicu perdebatan di dunia maya.

Hasil wawancara tersebut mengungkapkan bahwa politik identitas terkait agama digunakan untuk menyerang satu sama lain.