Perang Siber Pemilu 2024, Akankah Polarisasi Politik di Pemilu 2019 Terulang?

Hasil wawancara tersebut mengungkapkan bahwa politik identitas terkait agama digunakan untuk menyerang satu sama lain.

Sebuah riset yang terbit pada 2018 mencatat bahwa propaganda media sosial dapat memengaruhi opini publik jika hal tersebut sejalan dengan isu dan aspirasi sosial yang tidak ditangani secara memadai oleh media arus utama.

Dalam konteks Indonesia, elit politik kerap menggunakan sentimen agama berbasis identitas. Ini setidaknya sudah terjadi dalam tiga pemilu, yakni Pemilu 2014, Pemilihan Gubernur (PIlgub) Jakarta tahun 2017, dan Pemilu 2019, yang mengakibatkan polarisasi politik.

Dari analisis big data, kami menemukan bahwa partai-partai oposisi saat itu memang melancarkan kampanye online melawan Jokowi dengan tagar #2019GantiPresiden sejak April 2018.

Tagar ini menjadi trending di X (dulunya Twitter) dan platform media sosial lainnya sepanjang tahun, didorong oleh pasukan siber lainnya. Kubu Jokowi merespons dengan #2019TetapJokowi. Bulan-bulan berikutnya, Jokowi melawan politik identitas dengan menampilkan citra yang lebih saleh dan memilih Ma'ruf Amin, seorang tokoh Islam terkemuka, sebagai cawapresnya.

Penggunaan tagar #2019GantiPresiden dan #2019TetapJokowi hanyalah salah satu wujud polarisasi politik di media sosial yang ditandai dengan perdebatan sengit dan permusuhan yang semakin tajam.

Pelabelan yang memecah belah

Politik identitas saat juga terlihat dari ramainya pelabelan terhadap masing-masing kubu pendukung. Satu kubu melabeli kubu lain sebagai 'cebong' (mengacu pada kelompok pendukung Jokowi atau pemerintah) dan 'kampret' (pendukung Prabowo). Ada pula istilah 'kadrun' (singkatan dari kadal gurun) yang merujuk pada kelompok Islam garis keras anti-Jokowi.

Analisis Drone Emprit (sebuah sistem yang berfungsi untuk memonitor dan menganalisis media sosial dengan platform online berbasis teknologi big data) terhadap percakapan media sosial sejak 1 Juli 2015 hingga 17 April 2022 menunjukkan kata 'cebong' digunakan sebanyak 4.677.887 kali, kata 'kampret' sebanyak 3.945.217 kali, dan kata 'kadrun' sebanyak 4.310.152 kali, seperti terlihat pada gambar di bawah ini:

Gambar di atas mengungkapkan munculnya istilah-istilah yang tidak manusiawi seperti "BuzzerRp" (dengan 1 huruf R besar dan 1 huruf kecil r), merujuk pada pasukan digital berbayar, digunakan sebanyak 352.712 kali, dan "BuzzeRp" (dengan 1 huruf R besar), dengan arti yang sama, digunakan 943.900 kali.

Dalam situasi polarisasi politik afektif, politik tidak hanya menjadi perebutan kekuasaan tetapi juga didorong oleh emosi, keinginan untuk memenuhi ego, dan bahkan naluri bertahan hidup. Penggunaan pelabelan-pelabelan yang bersifat menghina menunjukkan betapa ekstremnya pembagian 'kita' versus 'mereka'. Penilaian akan sesuatu didasarkan pada kesetiaan kelompok, bukan pada fakta atau bukti.

Selama lima tahun terakhir, para ilmuwan politik telah memeringatkan tentang dampak negatif polarisasi politik berbasis identitas terhadap pemerintahan demokratis, termasuk terkikisnya institusi dan norma-norma demokrasi, serta memperdalam perpecahan sosial.

Yang akan terjadi pada Pemilu 2024