Akses Kesehatan Berkualitas bagi Kelompok Rentan Mesti Terjamin

JAKARTA - Koordinator Koalisi Akses Kesehatan, Rina Prasarani, menekankan pentingnya akses kesehatan berkualitas bagi kelompok rentan dan masyarakat adat. Untuk itu, pihaknya mentransformasi Koalisi Akses Vaksin yang bergerak pada masa pandemi menjadi Koalisi Akses Kesehatan.

"Komitmen kami adalah memastikan bahwa tak seorang pun dari kelompok rentan dan masyarakat adat yang ditinggalkan di belakang dalam perjuangan untuk kesehatan yang inklusif dan berkelanjutan," ujar Rina, dalam keterangannya, Kamis (1/2).

Dia memaparkan, koalisi terdiri dari Perhimpunan Filantropi Indonesia, HWDI, LTKL, OHANA, PEKKA, PIRAC, PPMN, WALHI, dan KPA. Koalisi sepakat untuk memfokuskan upaya pada penguatan akses layanan kesehatan berkualitas bagi masyarakat adat dan kelompok rentan melalui advokasi BPJS dan kemitraan multipihak.

Rina menuturkan, beberapa hal yang akan dilakukan oleh Koalisi Akses Kesehatan ini adalah pendampingan pengurusan adminduk untuk mendapatkan NIK sebagai syarat untuk mendapatkan BPJS PBI. Koalisi juga akan mengadvokasi implementasi inpres no. 4 tahun 2022 terkait percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, advokasi akses alat bantu untuk disabilitas, pendampingan untuk akses PBI, edukasi ke berbagai pihak dan kampanye public tentang hak kesehatan.

"Komitmen Koalisi ke depan adalah memperjuangkan hak setiap warga khususnya kelompok rentan dan masyarakat adat untuk akses yang merata terhadap kesehatan yang berkualitas," jelasnya.

Program Vaksinasi

Koordinator Koalisi Akses Vaksin, Hamid Abidin, menyebut manfaat dari program kerja sama Koalisi telah menyebar di 151 kabupaten di 27 provinsi di Indonesia. Selama masa pandemi Covid-19, pihaknya telah berhasil memberikan vaksin Covid-19 kepada lebih dari 276.528 individu dan disertai program edukasi dan sosialisasi vaksinasi kepada lebih dari 124.166 orang.

Dia menambahkan, berbagai inisiatif yang dikembangkan oleh Koalisi Akses Vaksin memberikan pembelajaran bahwa layanan kesehatan yang inklusif harus menjadi perhatian dan kesadaran semua pihak. Untuk mewujudkan layanan inklusif tersebut butuh upaya dan sumber daya besar dan semua pihak bisa membantu mewujudkannya sesuai dengan kapasitas dan sumberdaya yang dimilikinya.

"Kami melihat bahwa kolaborasi yang sudah dibangun selama ini harus terus dilanjutkan dengan peran baru yaitu akses kesehatan inklusif untuk kelompok rentan," kata Hamid.

Direktur Pengelolaan Imunisasi Kementrian Kesehatan, Prima Yosephine Berliana Tumiur Hutapea, menyatakan, pihaknya merupakan menjadi mitra kerja dari koalisi akses vaksin Covid-19 untuk masyarakat adat dan kelompok rentan. pihaknya sangat mengapresiasi kinerja kolaborasi Koalisi Akses vaksin ini yang telah ikut memberikan kontribusi untuk target tercapaikan kurang lebih 4 juta vaksin Covid-19 di Indonesia. ruf/S-2