Perguruan Tinggi Unggul Butuh Kebebasan Lebih

Pemerintah menjadikan sumber daya manusia (SDM) unggul sebagai visi pemerintah periode 2019-2024. Optimalisasi program dalam sektor-sektor terkait pembangunan SDM terus dilakukan, tidak terkecuali sektor pendidikan dengan bermacam terobosan.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) telah mengeluarkan berbagai program dalam payung kebijakan Merdeka Belajar. Di sisi lain, berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menyertakan bahwa penyelenggara pendidikan tidak hanya pemerintah, tapi juga swasta.

Pihak swasta di Indonesia telah hadir dalam proses penyelenggaraan pendidikan, mulai dari jenjang pendidikan anak usia dini sampai perguruan tinggi. Untuk jenjang pendidikan tinggi, perguruan tinggi swasta juga bersumbangsih pada angka partisipasi kasar (APK) perguruan tinggi di Indonesia.

Kendati begitu, masih ada stereotip di masyarakat bahwa bersekolah harus di satuan pendidikan negeri. Untuk mengetahui situasi pendidikan Indonesia saat ini, termasuk juga penyelenggaraan pendidikan oleh pihak swasta, jurnalis Koran Jakarta, Muhamad Ma'rup, mewawancarai Rektor Universitas Tarumanagara (Untar), Prof. Dr. Ir. Agustinus Purna Irawan, MT, MM, IPU, Asean Eng. Berikut petikan wawancaranya.

Pembangunan SDM Unggul sebagai visi pemerintah. Menurut Bapak, apa yang harus dilakukan untuk mewujudkan visi tersebut?

Memang untuk pembangunan SDM ini membutuhkan waktu yang tidak bisa cepat. Prosesnya harus panjang, terencana, baik, dan berkesinambungan. Tidak bisa terputus di tengah jalan atau tertunda. Harus ada keberlanjutan program satu dengan yang lain di tiap periode kepemimpinan.

Menurut saya, proses saat ini sudah cukup baik. Indikator-indikator juga menunjukkan adanya peningkatan-peningkatan dalam pembangunan SDM kita di Indonesia. Khusus kemampuan perguruan tinggi, secara pengetahuan dan kemampuan saya kira perlu diakui bahwa ada perkembangan yang terjadi saat ini. Tinggal bagaimana visi SDM unggul ini keberlanjutannya di periode mendatang.

Menurut pandangan Bapak, bagaimana kondisi secara umum pendidikan tinggi di Indonesia saat ini?

Kalau sekarang dengan Permendikbudristek 53/2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, perguruan tinggi diberikan kesempatan melakukan penjaminan mutu untuk mengembangan keunggulan sendiri dan kualitas yang ingin dicapai. Kebebasan ini sesuatu yang baik, meskipun tetap harus ada pemantauan oleh pemerintah dengan adanya standar yang harus dipenuhi.

Saya kira pembenahannya tidak hanya sampai pada standar mutu yang ada dalam Permendikbudristek 53/2023, tapi juga memberi kebebasan yang lebih luas bagi perguruan tinggi yang sudah unggul, baik PTN maupun PTS harus lebih didorong dalam penjaminan mutunya. Jangan terlalu terkekang. Jangan terlalu takut untuk perguruan tinggi kita lebih maju lagi.

Jadi, didorong lebih maju lagi dan difasilitasi. Istilahnya kalau kepalanya dilepas, tapi ekornya dipegang, ya susah bergerak juga. Jadi, harus lebih luas lagi kebebasan penjaminan mutu untuk perguruan tinggi.

Untuk perguruan tinggi terakreditasi unggul, misalnya. Kalau sudah mengeluarkan akreditasi unggul, pemerintah harus berani memberi kebebasan lebih luas, termasuk untuk membuka prodi baru, pembenahan internal, kreativitas kegiatan-kegiatan yang sifatnya untuk pengembangan, termasuk dukungan secara finansial. Kalau ada batasan, saya kira tidak akan bisa mendukung perguruan tinggi berkembang lebih jauh.

Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Bagaimana pandangan Bapak terkait pelaksanaan kebijakan tersebut sampai saat ini, baik dan buruk?

MBKM saya kira program bagus yang perlu dikembangkan. Secara umum bagus sekali. Dalam kehidupan saat ini, kita tidak bisa berpikir keilmuan saja, tapi juga harus holistik. Mahasiswa yang terbiasa belajar banyak sisi atau holistik itu lebih kuat secara pengetahuan, kepribadian, dan pemikiran. Jadi tidak ego sektoral, tapi mengerti bahwa kehidupan butuh bidang lain. Jadi keilmuan di tiap prodi tetap kuat, tapi pengetahuan umum lengkap sehingga mahasiswa punya pandangan lebih luas.

Adapun pembenahannya itu kita kalau sudah ada program itu administratifnya kuat sekali. Itu kita kadang repot. Mungkin birokrasi dan administrasinya bisa dipangkas lagi. Bisa juga perguruan tinggi yang sudah unggul tidak usah terlalu ketat dalam pelaporan dan administratif. Jadi didorong juga agar merdeka secara administratif. Itu harus disinkronisasi di kementerian agar lebih mudah untuk melakukan kegiatan.