Pemprov Lampung Wajibkan Koperasi Desa Merah Putih Bermitra dengan SPPG

Bandarlampung - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menyatakan bahwa Koperasi Desa Merah Putih di daerah ini harus bermitra dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk mendorong ekosistem bisnis desa di wilayahnya.

"Untuk mendukung pertumbuhan ekosistem bisnis di desa, telah ada satu surat edaran Gubernur Lampung yang sudah ditanda tangani mengenai kewajiban Koperasi Desa Merah Putih di Lampung yang harus bermitra dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi setempat," ujar Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung Evie Fatmawaty di Bandarlampung, Selasa (28/4).

Ia mengatakan meski Koperasi Desa Merah Putih diwajibkan bermitra dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, namun ada sejumlah ketentuan yang harus dilakukan salah satunya yakni harga produk di Koperasi Desa Merah Putih tidak boleh lebih tinggi dari warung yang ada di sekitarnya.

"Harga tidak boleh lebih tinggi dari warung, lalu memperbolehkan warung di sekitarnya membeli barang dari koperasi. Sehingga Koperasi Desa Merah Putih bisa berfungsi sebagai distributor barang juga, jadi sirkulasi bisnis di desa berjalan dengan aktif," katanya.

Dia menjelaskan Koperasi Desa Merah Putih diarahkan tidak hanya memiliki gerai namun harus menggerakkan bisnis di desa dengan memasok berbagai produk atau kebutuhan untuk pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di masing-masing desa.

"Di Provinsi Lampung sudah ada contohnya yakni di Desa Bandar Negeri Kabupaten Waykanan, disana dengan potensi perkebunan melon, jeruk, peternakan ayam dan sawah. Koperasi Desa Merah Putih mengelola potensi itu kemudian koperasi bekerjasama dengan berbagai pihak, untuk padi ke Bulog untuk menampung hasil panennya. Sehingga bisnis berputar dan tidak hanya mengandalkan gerai saja," tambahnya.