Pilihan Politik bagi Anak Jangan Dipaksakan

JAKARTA - Asisten Deputi Pemenuhan Hak Sipil, Informasi, dan Partisipasi Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Endah Sri Rezeki, menyarankan, orang tua jangan memaksakan pilihan politiknya pada anak, terutama yang pada Pemilu tahun 2024 berstatus sebagai pemilih pemula. Jangan sampai karena hal tersebut anak menjadi antipati terhadap politik.

"Jangan sampai ajak jadi antipati terhadap politik. Pilihan politik jangan dipaksakan pada anak," ujar Endah, dalam Media Talk Kemen PPPA, di Jakarta, Kamis (21/12).

Dia meminta para orang tua membuat ruang-ruang diskusi bersama anak, terutama para pemilih muda terkait politik dan Pemilu 2024 yang sedang berlangsung. Diskusi tersebut lebih ke arah saling membuka wawasan dan orang tua bisa menyediakan sumber terpercaya terkait program para kontestan Pemilu 2024.

"Dengan diskusi akan lebih terbuka apa pertanyaan, kegelisahaan. Ini orang tua perlu lakukan. Tidak boleh memaksakan," jelasnya.

Endah mengatakan, pemilih pemula dalam Pemilu 2024 sangat krusial mengingat jumlahnya ada sebanyak 25 juta pemilih. Menurutnya, para pemilih pemula mesti ditingkatkan pengetahuan politiknya dan dibantu menentukan pilihan politik agar keinginan mereka untuk menggunakan hak suara dapat meningkat.

Dia meminta agar para kontestan Pemilu turut memberikan pendidikan politik yang positif bagi para anak muda. Menurutnya, proses Pemilu 2024 saat ini masih terlalu didominasi gimik yang tidak perlu.

"Berdasarkan data KPU menunjukkan, sebagian besar anak muda menganggap partai politik atau politisi tidak terlalu baik dalam mewakili masyarakat," katanya.

Endah mengatakan, pihaknya mendorong Forum Anak Nasional sebagai media belajar bagi anak terkait proses politik seperti pemilihan Ketua Forum Anak dan Musrenbang. Di dalamnya terdapat juga Suara Anak Indonesia yang diawali dari tingkat desa/kelurahan atau kecamatan.

"Suara Anak Indonesia merupakan representasi aspirasi seluruh anak Indonesia kepada Pemerintah untuk mewujudkan kebijakan yang lebih berpihak kepada pemenuhan hak dan perlindungan anak, sehingga pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah dapat dinikmati oleh seluruh anak Indonesia, tanpa terkecuali," ucapnya.

Perwakilan Forum Anak Nasional, Alya Eka Khairunnisa, menyebut, pendidikan politik di sekolah masih kurang dan terbatas pada mata pelajaran tertentu saja. Menurutnya, metode pembelajaran harus lebih kreatif agar anak tertarik mempelajari politik.