Pemerintah Perlu Antisipasi Risiko Global terhadap UMKM

JAKARTA - Pemerintah perlu mengambil langkah antisipasi efek gejolak global bagi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Pasalnya, prospek ketidakpastian global dikhawatirkan dapat mengganggu kinerja UMKM yang selama ini berkontribusi besar bagi perekonomian nasional.

"Pasalnya, kondisi global saat ini sangat tidak menguntungkan bagi sektor usaha kecil ini. Misalnya, kondisi geopolitik dunia, konflik Palestina dan Israel, dan Ppemilu serentak 2024. Kondisi ini berdampak negatif terhadap UMKM Indonesia, terutama UMKM yang sebagian besar bahan bakunya impor," kata Pendiri sekaligus Ketua Yayasan SHW (Syariah Hardjuno Wiwoho) Center, Hardjuno Wiwoho, di Jakarta, Rabu (20/12).

Di samping itu, pelemahan nilai tukar rupiah, kenaikan harga bahan baku impor, dan meningkatnya ketidakpastian di pasar turut mengerek biaya produksi dan berpengaruh pada pelemahan daya saing, sehingga meningkatkan risiko kerugian bagi UMKM. Dalam konteks tersebut, Hardjuno menyarankan penguatan kerja sama lintas sektor untuk mendukung UMKM.

Sejumlah upaya yang dapat dilakukan di antaranya pemberian subsidi untuk bahan baku impor, fasilitas pelatihan untuk meningkatkan efisiensi produksi, dan dukungan untuk pengembangan produk inovatif. Sebab, lanjut dia, persoalan utama yang kerap menyelimuti UMKM umumnya adalah kendala akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) lantaran mereka dianggap tidak feasible (layak) dan unbankable (tidak memenuhi syarat perbankan untuk mendapatkan pinjaman).

Padahal, pelaku UMKM merupakan tulang punggung roda perekonomian di Indonesia. Adapun dari sisi UMKM, Hardjuno mendorong kelompok pelaku usaha tersebut untuk melakukan berbagai hal yang dapat menekan efek gejolak global, misalnya menggunakan bahan baku lokal, meningkatkan efisiensi produksi, dan mengembangkan produk yang inovatif.

"UMKM harus jeli melihat peluang dan tantangan yang ada, serta harus siap untuk melakukan adaptasi," ujar dia.

Gejolak Global

Seperti diketahui, pertumbuhan ekonomi nasional berpotensi melemah dan inflasi menjadi lebih tinggi sebagi dampak konflik geopolitik akibat perang Ukraina-Russian dan Israel-Palestina yang memicu ketidakpastian perekonomian global.

"Sentimen global juga akan dipengaruhi (oleh konflik). Ini akan menimbulkan volatilitas di sektor keuangan dan prospek dari perang yang belum berakhir dan bahkan mungkin akan melebar dan menimbulkan tekanan proteksionisme dan melemahkan perdagangan global," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Konferensi Pers APBN KiTa di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Sementara itu, di negara maju seperti Amerika Serikat (AS), inflasi masih di atas target pemerintah dan suku bunga acuan bank sentral AS yang tinggi diperkirakan akan bertahan cukup lama. Meskipun demikian, bank sentral AS menunjukkan bahwa tingkat suku bunganya sudah berada pada titik tertinggi.

Kebijakan fiskal AS masih mengalami tekanan tinggi dengan simpanan dari masyarakat berpotensi tergerus inflasi.