Iklan — Scroll ke bawah untuk melanjutkan
Ads

Wapres: Semua Lembaga Negara Harus Lindungi PMI dari TPPO

📅 Senin, 18 Des 2023, 15:02 WIB | Oleh: Tim Redaksi
Wapres: Semua Lembaga Negara Harus Lindungi PMI dari TPPO Doc: Istimewa.
Ket. Ribuan komunitas relawan (kawan) PMI dari berbagai daerah menghadiri peringatan Hari Pekerja Migran Internasional (HPMI) 2023, di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Senin (18/12).

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin bersama Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesian (BP2MI), Benny Rhamdani menyampaikan komitmen mereka untuk melindungi para PMI dari Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Selain melindungi PMI dari korban perdagangan orang Wapres bersama Benny juga mengusahakan pemenuhan hak hak PMI termasuk penyediaan rumah murah atau subsidi bagi mereka.

Terkait banyaknya kasus perdagangan orang yang menjerat PMI, Wapres mengajak seluruh lembaga pemerintah untuk bersama sama memberantas TPPO. Dirinya tak ingin agar PMI menjadi korban sindikasi perdagangan orang.

"Kita menginginkan mereka merdeka dari belenggu sindikat penempatan ilegal dan TPPO, sehingga dapat hidup lebih sejahtera," kata Ma'ruf Amin saat menyampaikan sambutannya di puncak peringatan Hari Pekerja Migran Internasional (HPMI) 2023, di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Senin (18/12).

Adapun HPMI atau Migrants Day, diselenggarakan oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). Migrants Day kali ini mengangkat tema 'Pekerja Migran Merdeka, Berdaya dan Sejahtera.'

"Saya minta seluruh Instansi yang berwenang untuk serius memerangi TPPO yang sejatinya bertentangan dengan Hak Asasi Manusia," Wapres

Dirinya meminta semua elemen pemerintah dan negara mensosialisasikan bahaya TPPO. Sehingga, masyarakat Indonesia tidak berangkat bekerja luar negeri secara ilegal.

"Sebarluaskan kepada rekan, keluarga, dan tetangga, tentang risiko pekerja ilegal dan TPPO, seperti risiko kekerasan, gaji tidak dibayarkan, eksploitasi jam kerja, dan diperjualbelikan antarmajikan," katanya.

"Di samping itu, pekerja migran tanpa dokumen resmi tidak bisa mendapat perlindungan dari pemerintah ataupun penyedia kerja, serta rentan akan penipuan dan eksploitasi oleh penyalur," ujarnya.

Kepala BP2MI, Benny Rhamdani mengatakan dirinya terus memperjuangkan pemenuhan hak bagi PMI, salah satunya penyediaan rumah murah. Menurut Benny, itu penting sebab, PMI sudah memberi banyak untuk negara yakni devisa sebesar 159,6 trilliun rupiah per tahun.

"Makanya kami perjuangkan agar pemerintah siapkan rumah murah atau subsidi bagi PMI. Ini kami juga sudah sampaikan ke Presiden dan mendapat respon positif dari Presiden,"ucap Benny

Kembali ke Migrants Day hari ini. Benny menyampaikan tema pada Migrants Day tahun ini dimaksudkan untuk menggugah semangat bersama.

HPMI diharapkan juga menjadi semangat untuk mewujudkan PMI dan keluarganya menjadi keluarga yang sejahtera yang mampu memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah asal dan melalui remitansi mereka, mampu memberikan sumbangan besar bagi negara. Oleh karena itu, PMI layak berhak mendapatkan perlakuan hormat dari Negara," pungkas Benny.

Like, Share, Comment:

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Kirim

Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!

Google Login dengan Google
  • Produksi Tembus 3 Juta Unit, Midea Perkuat Industri Elektronika Nasional
    Langkah ekspansif Midea dalam memperluas fasilitas manufaktur Residential ...
  • Industri Plastik RI Mulai Oleng! Produk China Banjir, Pabrik Mulai Kurangi Jam Kerja
    Artikel ini menyoroti akar masalah secara berimbang, di ...
  • ExxonMobil Dorong Efisiensi Operasional Tambang Melalui Teknologi Pelumasan
    Ulasan ini sangat membuka wawasan mengenai pentingnya pergeseran ...
  • Direksi OpenAI Peringatkan Industri Belum Siap Cegah Kehilangan Kendali Atas Kecerdasan Buatan
    Meskipun narasi tentang agen AI yang lepas kendali ...
  • Jamin Mutu MBG, Kemenperin Kawal Penerapan SNI Wajib Food Tray
    Langkah proaktif Kementerian Perindustrian dalam mewajibkan SNI untuk ...
Daerah
PMI Cianjur Pastikan Pendis...
Megapolitan
Terdampak Kekeringan, Pemka...
Advertisement
Barang Temuan di Selat Sunda Bukan Milik 5 Jurnalis Hilang, Ini Penjelasan Polda Banten

Barang Temuan di Selat Sunda Bukan Milik 5 Jurnalis Hilang, Ini Penjelasan Polda Banten

13 Sep 2026
Pilihan Pembaca
Indeks Berita Populer +
logo kj
Kami mendeteksi AdBlocker di browser anda


Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas. Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.

Silakan non-aktifkan AdBlocker dengan cara:
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".

Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.