Perbaikan Ratusan Ruang Kelas yang Rusak Secara Bertahap

Cianjur - Pemerintah Kabupaten Cianjur, Jawa Barat menyatakan perbaikan 496 ruang kelas yang rusak dilakukan secara bertahap dan lebih cepat setelah mendapat bantuan dari pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

Wakil Bupati Cianjur Ramzi di Cianjur, Senin, mengatakan sudah beberapa kali mendatangi Kantor Kemendikdasmen untuk membahas kondisi fasilitas pendidikan banyak yang rusak di Cianjur, termasuk bertemu langsung dengan Mendikdasmen.

Beberapa program yang dapat dialokasikan untuk Cianjur, salah satunya perbaikan ratusan ruang kelas yang rusak, baik karena faktor alam atau lapuk dimakan usia, sehingga dengan bantuan dari pusat perbaikan dapat segera dilakukan.

"Harapan kami dengan bantuan dari pemerintah pusat perbaikan fasilitas pendidikan dapat lebih cepat, sehingga secara bertahap perbaikan segera dilakukan setelah kami beberapa kali berkunjung ke Kemendikdasmen di Jakarta," katanya.

Dia menambahkan target perbaikan tidak sampai 5 tahun ketika bantuan yang diberikan pemerintah pusat dapat menambah jumlah ruang kelas yang diperbaiki setiap tahunnya, sehingga perbaikan dapat berjalan cepat.

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Cianjur mendata sebanyak 496 ruang kelas SD rusak berat, bahkan sebagian besar sudah tidak dapat digunakan, sehingga perbaikan membutuhkan waktu hingga 10 tahun karena minimnya anggaran.

Kepala Bidang Sekolah Dasar Disdikpora Cianjur Rifki Mohammad Ramdan mengatakan ratusan ruang kelas yang rusak tersebar di 125 sekolah mulai dari utara hingga selatan, termasuk di wilayah perkotaan Cianjur.

Sebagian besar ruang kelas yang rusak masuk dalam kategori berat, bahkan puluhan diantaranya nyaris rata dengan tanah dan sudah tidak dapat digunakan, sehingga untuk melakukan perbaikan dibutuhkan biaya yang cukup besar.

Setiap tahunnya dengan anggaran yang tersedia dari APBD, Pemkab Cianjur hanya mampu memperbaiki sekitar 30 ruang kelas, sehingga untuk memperbaiki ratusan ruang kelas yang rusak membutuhkan waktu cukup lama.

"Disdikpora Kabupaten Cianjur terus berkomunikasi dengan Pemprov Jabar dan pemerintah pusat untuk mempercepat perbaikan ruang kelas ketika mendapat tambahan anggaran perbaikan, sehingga tidak sampai menunggu lama," katanya.

‎
‎“Kami meminta diberikan waktu untuk menjalankan Pergub ini. Kita harus jalankan terlebih dahulu, baru bisa melihat, apakah diperlukan evaluasi atau penyesuaian,” ujarnya.
‎
Ia mengakui proses penyempurnaan data desil masih terus dilakukan, mengingat validitas data menjadi faktor penting dalam menjamin ketepatan sasaran program.

Namun demikian, ia memastikan bahwa tidak akan ada masyarakat miskin yang ditolak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, bahkan termasuk orang kaya juga atau desil 8-10 yang memiliki penyakit kronis.

"Desil 8 sampai 10 ini sebenarnya sudah kita bersihkan. Ada 34 ribu itu data yang katastropik (penyakit kronis), seperti cuci darah, stroke, jantung, paru. Semuanya itu sudah kita geser (ditanggung) ke JKA," katanya.

Nasir menuturkan pemberlakuan JKA ini juga terus dievaluasi setiap harinya selama tiga bulan atau sampai Agustus 2026, termasuk melihat apakah ada perubahan desil masyarakat.

"Evaluasinya per hari. Jangka waktu tiga bulan untuk transisi. Jadi, dari bulan lima sampai dengan delapan ya. Ada masa transisi yang di situ ada perubahan desil segala macam, berubah mutasi, banyak yang terjadi di situ," ujarnya.

Ia menegaskan bahwa terkait adanya kesalahan penentuan desil yang mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), ini masih terus dikoordinasikan dengan BPS, BPJS, Kemensos, serta Bappenas, dan nantinya juga dievaluasi kembali.

Nantinya, lanjut Nasir, mulai Juni sampai Agustus 2026, BPS juga turun ke lapangan untuk melakukan sensus ekonomi ulang, sehingga ke depan pemerintah memiliki data konkrit.