Tiongkok Gelar Perundingan Perdamaian

BEIJING - Tiongkok pada Senin (11/12) mengatakan bahwa perundingan perdamaian telah diadakan sehubungan dengan konflik di Myanmar utara dan membuahkan hasil yang positif, setelah beberapa pekan pertempuran antara junta negara itu dan kelompok bersenjata etnis minoritas.

"Tiongkok senang melihat pihak-pihak yang berkonflik di Myanmar utara mengadakan pembicaraan damai dan mencapai hasil positif," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Mao Ning. "Beijing akan terus memberikan dukungan dan fasilitas untuk tujuan ini," imbuh dia.

Mao pun menyatakan bahwa Tiongkok percaya bahwa meredanya situasi di Myanmar utara bermanfaat bagi kepentingan semua pihak di Myanmar dan kondusif untuk menjaga ketenangan dan stabilitas di sepanjang perbatasan Tiongkok-Myanmar.

terkait pernyataan Tiongkok ini, kantor beritaAFPtidak dapat menghubungi juru bicara junta Myanmar untuk memberikan komentar.

Bangkitkan Semangat

Bentrokan terjadi di Negara Bagian Shan di Myanmar utara setelah aliansi bersenjata tiga kelompok etnis minoritas melancarkan serangan mendadak terhadap militer pada Oktober lalu.

Tentara Arakan (AA), Tentara Aliansi Demokratik Nasional Myanmar (MNDAA) dan Tentara Pembebasan Nasional Ta'ang (TNLA) telah merebut puluhan posisi militer dan sebuah kota jalur perdagangan penting dengan Tiongkok, yang menurut para analis merupakan tantangan militer terbesar bagi junta sejak mereka merebut kekuasaan pada tahun 2021.

Pekan lalu menteri luar negeri junta bertemu dengan wakil sekretaris Komite Partai Provinsi Yunnan di Kunming, Tiongkok, di mana mereka membahas perdamaian dan stabilitas di sepanjang wilayah perbatasan, menurutGlobal New Light of Myanmar.

Beijing adalah sekutu utama dan pemasok senjata junta Myanmar dan menolak menyebut perebutan kekuasaan pada tahun 2021 sebagai kudeta.

Serangan yang dilakukan oleh aliansi kelompok etnis minoritas bersenjata telah membangkitkan semangat penentang junta lainnya. Bentrokan Saat ini telah menyebar ke timur dan barat negara itu dan memaksa lebih dari setengah juta orang meninggalkan rumah mereka, menurut PBB. AFP/I-1