Iklan — Scroll ke bawah untuk melanjutkan
Ads

Cegah Terkena Sanksi, ASN Harus Berhati-hati dan Tidak Terlibat Politik Praktis

13 Selasa, 12 Des 2023, 05:03 WIB | Oleh: Tim Penulis
Cegah Terkena Sanksi, ASN Harus Berhati-hati dan Tidak Terlibat Politik Praktis Cegah Terkena Sanksi, ASN Harus Berhati-hati dan Tidak Terlibat Politik Praktis Doc: ANTARA/Nyaman Bagus Purwaniawan
Ket. Pintu Gerbang Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur. ASN di daerah berjuluk Benuo Taka itu diminta berhati-hati di tahun politik agar tidak terlibat politik praktis.

Penajam Paser Utara - Badan Kepegawaian Negara (BKN) menegaskanAparatur Sipil Negara (ASN) harus berhati-hati di tahun politik dan tidak terlibat politik praktis yang dapat mengakibatkan terkena sanksi.

"Tingkatan sanksi yang diberikan tidak lagi ringan, namun sanksi sedang hingga berat," kataDeputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian BKN Otok Kuswandaru ????di
Kabupaten Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur, Senin.

Pada sosialisasi kebijakan netralitas ASN dalam Pemilu 2024 tersebut, dia menegaskan, sanksi akan dijatuhkan kepada ASN yang terbukti terlibat langsung politik praktis.

"Jadi, ASN agar berhati-hati di tahun politik saat ini, karena banyak hal yang dapat menyebabkan ASN terlibat politik praktis," katanya.

ASN dan Tenaga Harian Lepas (THL) tidak diperkenankan terlibat dalam kampanye dan membuat keputusan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilihan umum (pemilu).

Pada masa kampanye saat ini, sanksi ringan sudah ditiadakan, karena sanksi ringan didapat kepada afiliasi bakal calon. Tetapi kalau sudah menjadi calon legislatif maupun presiden, sanksi yang dijatuhkan mulai dari sedang hingga berat.

Adapun sanksi yang diberikan berupa penundaan kenaikan pangkat, penurunan jabatan hingga pemberhentian jika ASN terbukti melanggar. "Sanksi kedisiplinan itu diberikan sesuai tingkatan pelanggaran," ujarnya.

Karena itu, para ASN harus bersikap netral dengan tidak memberikan dukungan dan melakukan yang dilarang terhadap seseorang, kelompok maupun golongan terkaitpartai politik.

"ASN harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan sehingga pada proses pelaksanaan pemilu, ASN memiliki integritas dan tak ada yang diproses," katanya.

Pegawai pemerintahan harus bisa melaksanakan fungsi dengan baik sebagai aparatur negara. "Di antaranya menyangkut kebijakan dan pelayanan publik serta ASN sebagai pemersatu bangsa," katanya.

Like, Share, Comment:

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Kirim

Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!

Google Login dengan Google
  • Apa Alasan Gibran Mundur? Isi Surat Pengunduran Dirinya Kini Terungkap
    Sepertinya ini keputusan terbaik bagi bangsa ini ...
  • Jennie BLACKPINK Luncurkan Font Hangeul Baru di Instagram, Bahasa Korea Makin Mendunia!
    Hi, The introduction of new Korean lettering styles shows ...
  • 3 Game Indie di Steam yang Diam-diam Punya Gameplay Adiktif
    Hi, Indie games can be surprisingly addictive when they ...
  • Jakarta Game On 2026 Buka Peluang Ekonomi Bagi Anak Gen Z
    Hi, Gaming is creating new possibilities for Gen Z, ...
  • Bukan Lagi Soal Smelter! Ini Strategi Baru yang Bikin Industri RI Naik Kelas
    Sinkronisasi kebijakan antara pusat dan daerah melalui pembangunan ...
Luar Negeri
Zelenskyy Tunggu Tanggapan ...
Daerah
Bencana Alam Sumatera Barat...
Luar Negeri
Protes Krisis Perumahan, Ju...
Advertisement
Inilah Kandidat Pengganti Gibran sebagai Wapres   

Inilah Kandidat Pengganti Gibran sebagai Wapres  

12 Nov 2026
Pilihan Pembaca
Indeks Berita Populer +
logo kj
Kami mendeteksi AdBlocker di browser anda


Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas. Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.

Silakan non-aktifkan AdBlocker dengan cara:
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".

Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.