RI Perlu Optimalkan 'Belt and Road Initiative'

JAKARTA - Kerja sama "Belt and Road Initiative" (BRI) yang digagas Tiongkok diharapkan dapat membantu pengembangan ekonomi Indonesia. Meski demikian, Indonesia perlu menagih komitmen energi hijau dari Tiongkok guna mendukung target netralitas emisi karbon atau net zero emission pada 2060.

"Kerja sama ini (BRI) diperlukan oleh Indonesia, terutama terkait dengan pengembangan industri, pengembangan teknologi, inovasi, dan pengembangan sumber daya manusia," kata Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis (19/10).

Airlangga menjelaskan investasi Tiongkok di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya. Investasi tersebut telah mendorong pengembangan industri dan kawasan ekonomi khusus di Tanah Air. Menurutnya, investasi Tiongkok di Indonesia pada Semester I-2023 ini telah melampaui 3,8 miliar dollar AS.

Hal tersebut yang membuat dia meyakini kerja sama BRI ini akan terus mendorong pengembangan-pengembangan industri maupun kawasan ekonomi, khususnya di wilayah Sumatra Utara, Kalimantan Utara, Sulawesi, dan Bali.

Sebagai catatan, Forum Bisnis Indonesia - Tiongkok menghasilkan kesepakatan kerja sama senilai 204 triliun rupiah yang mencakup berbagai bidang, antara lain infrastruktur, energi, manufaktur, serta pariwisata. Bahkan, pemerintah RI mengungkapkan masih adanya potensi kerja sama hingga 455 triliun rupiah dengan Tiongkok.

Pemerintah mencatat, pada 2013, investasi dari Tiongkok ke Indonesia mencapai 280 juta dollar AS, kemudian meningkat menjadi 8,6 miliar dollar AS saat ini. Pada 2013, Tiongkok berada di urutan 12 kontributor penanaman modal asing (PMA) di Indonesia, namun pada 2022 sudah naik ke urutan kedua.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo turut menghadiri dan memberikan sambutan pada pembukaan "Belt and Road Forum" (BRF) ke-3. Dalam sambutannya, Jokowi mengapresiasi perkembangan kerja sama Indonesia dan Tiongkok terkait BRI.

Di tengah kondisi global yang tidak menentu ini, ia berharap agar kerja sama tersebut tidak dipolitisasi dan harus berlandaskan prinsip kemitraan yang setara dan saling menguntungkan.

"Penggunaan sistem pendanaan yang transparan, penyerapan tenaga kerja lokal dan pemanfaatan produk dalam negeri merupakan aspek penting dalam keberlanjutan proyek BRI. Kerja sama ini harus dipastikan untuk jangka panjang, guna memperkokoh fondasi ekonomi negara mitra. Bukan justru mempersulit kondisi fiskalnya," ujar Jokowi.

Prinsip Keberlanjutan

Meskipun Tiongkok merupakan sumber investasi dan mitra dagang penting bagi Indonesia, pemerhati masalah energi menilai investasi Tiongkok di bawah payung BRI jauh dari prinsip keberlanjutan.

Ekonom sekaligus Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, menuturkan, dalam 10 tahun terakhir pendanaan Tiongkok yang telah dialirkan ke berbagai negara menembus lebih dari satu triliun dollar AS setara 15.700 triliun rupiah.

Adapun nominal yang fantastis tersebut difokuskan untuk mendanai pembangunan pembangkit listrik, jalur kereta, pelabuhan, jalan raya, hingga jembatan.