Pedagang Tanah Abang Mesti Diperhatikan

JAKARTA -Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diharapkan melakukan pembinaan kepada para pedagang Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, agar lebih adaptif terhadap pengembangan zaman. Harapan ini datang darianggota DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono.

"Makanya, pemerintah mesti turun dengan memberikan pembinaan kepada para pedagang agar bisa adaptif," kata Gembong saat, Minggu (24/9). Gembong berharap pemerintah bisa melakukan pembinaan agar perdagangan Pasar Tanah Abang tetap maju, meski harus bersaing dengan penjual di tempat lainnya.

"Selain pelatihan berbisnis, pedagang juga bisa diajarkan penggunaan pembayaran daring seperti QRIS," tuturnya. Dia juga menyarankan agar pemerintah provinsi lebih tegas dalam menetapkan regulasi berdasarkan keputusan pemerintah pusat. Dengan tujuan agar ada keseimbangan dalam persaingan.

Dia juga berharap agar ekonomi rakyat bisa bertumbuh sejak usai Covid-19. Pemerintah Provinsi Jakarta harus terus berbenah untuk pemulihan ekonomi.

"Dalam waktu dekat akan kita sampaikan kepada Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru, untuk bisa mencarikan jalan keluar supaya pedagang tradisional bisa tetap eksis," tuturnya.

Sebelumnya, anggota DPRD Jakarta lainnya, M Taufik Zoelkifli, juga minta Pemprov Jakarta mengajarkan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) berdagang secara langsung lewat media sosial (live streaming). "Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah juga sudah mengajarkan masyarakat berjualan lewat media sosial," kata anggota Komisi B tersebut.

Politikus yang akrab disapa MTZ itu mengatakan desakan tersebut datang lantaran pelaku UMKM mulai mengeluhkan sepinya pembeli. Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki, mengatakan pelaku UMKM yang berjualan di pusat grosir busana terbesar Asia Tenggara, Tanah Abang, mengalami penurunan omzet.

Mereka kalah bersaing dengan produk asal luar negeri yang dijual murah melalui platform daring. "Mereka juga sudah bertransformasi berjualan lewat pasar online. Ternyata, mereka juga sudah melakukan transformasi," katanya.

Sementara itu, legislator Wa Ode Herlina menyarankan laman (website) sebagai tempat berjualan secara daring (online) bagi para pedagang Tanah Abang yang kini sepi pengunjung. "Perlu website khusus untuk Tanah Abang sebagai salah satu solusi," jelas Wa Ode.

Dia menilai perkembangan zaman memanfaatkan teknologi seperti media sosial tak bisa ditampik. "Mau tak mau, mereka memakainya sebagai kebutuhan," katanya. Saran ini disampaikan lantaran dia mendukung penuh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal agar bisa bersaing dengan bisnis di media sosial (medsos).

Saran tersebut juga ditujukan untuk Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta BUMD yang mengelola Pasar Tanah Abang. "Selamatkan dulu UMKM lokal. Jadi, harus ada regulasi khusus yang berpihak kepada pedagang," tegasnya. Regulasi nantinya perlu dikaji seperti adanya pembatasan jalur barang impor dari Tiongkok, Malaysia, hingga Vietnam yang memiliki harga jauh lebih murah.

"Mereka tidak bisa bersaing. Konveksi lokal lebih mahal. Makanya orang lebih milih ke konveksi Tiongkok daripada Jakarta," tuturnya. Seorang pedagang gamis di Blok G Pasar Tanah Abang bernama Diah menyatakan setuju pembatasan media sosial dan lapak berjualan secara daring.

"Saya inginnya kayak dulu. Saya setuju saja pembatasan penjualan secara daring. Nantinya akan bisa adil dan berbagi rezeki," kata Diah.