Indonesia Tunda Gabung BRICS Dinilai Tepat, tapi Aliansi Ini Tetap Penting bagi ASEAN

Meski belum bergabung dengan BRICS, Indonesia sepenuhnya menyadari betapa pentingnya BRICS sebagai mitra diplomasi, terutama dalam hal ekonomi.

Kehadiran Presiden Jokowi bersama Menteri Retno Marsudi dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan di Johannesburg, tidak lepas dari kepentingan bilateral Indonesia dan kepentingan regional sebagai Ketua ASEAN 2023.

Dengan total nilai ekonomi mencapai 33,6% dari Produk Domestik Bruto (PDB) global dan mewakili 45% dari total populasi dunia, BRICS jelas merupakan mitra yang strategis bagi ASEAN.

Bagi negara-negara berkembang seperti di Asia Tenggara, BRICS dapat membantu pertukaran teknologi, pengetahuan, dan perdagangan yang saling menguntungkan satu sama lain.

Negara-negara BRICS juga terus mempromosikan de-dolarisasi untuk menghapus ketergantungan terhadap dolar AS sebagai mata uang internasional. Mereka mempromosikan pencapaian Bank Pembangunan Baru BRICS dalam mendanai berbagai proyek, memosisikannya sebagai bagian dari rencana pembangunan ekonomi blok tersebut.

Langkah tersebut pada dasarnya sejalan dengan Indonesia yang juga sedang menggiatkan penggunaan rupiah sebagai upaya mengurangi ketergantungan meminimalisasi penurunan nilai tukar terhadap dolar.

Dalam hal ini, Bank Pembangunan Baru BRICS dapat membantu menguatkan mata uang rupiah sebagai alat transaksi internasional.

Pada akhirnya, meski BRICS mulai menjadi lebih pragmatis dan fokus pada agenda pembangunan dan perdagangan antara negara-negara berkembang, kemungkinan untuk menjadi proksi pertarungan kekuasaan negara-negara besar akan tetap ada.

Oleh karena itu, Indonesia sudah mengambil keputusan bijak dengan tidak terburu-buru bergabung dengan BRICS, setidaknya dalam waktu dekat. Indonesia tidak boleh mempertaruhkan hubungan diplomasi baiknya dengan pihak manapun.

Patut diingat bahwa Indonesia sebaiknya fokus memperluas kerja sama, dan investasi serta pengembangan teknologi. Ini semua perlu dilakukan dengan semua pihak, baik kubu Global North maupun Global South.

Ayu Anastasya Rachman, Head of International Relations Department, Universitas Bina Mandiri Gorontalo

Artikel ini terbit pertama kali di The Conversation. Baca artikel sumber.