Indonesia Tunda Gabung BRICS Dinilai Tepat, tapi Aliansi Ini Tetap Penting bagi ASEAN

Ayu Anastasya Rachman, Universitas Bina Mandiri Gorontalo

Pada hari Kamis, 24 Agustus 2023, Presiden Joko "Jokowi" Widodo bertolak ke Johannesburg, Afrika Selatan, dalam rangka menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS ke-15 sebagai negara undangan.

Ada 67 Negara yang diundang dalam KTT BRICS ke-15 ini. Sebelumnya, santer bahwa ada 40 negara yang tertarik untuk bergabung dalam BRICS, termasuk Indonesia.

Indonesia memang menjadi negara yang tengah menjadi sorotan internasional, mengingat peran-peran presidensinya dalam G20 2022 dan ASEAN 2023. Beberapa pakar juga sudah menjabarkan segala keuntungan yang akan didapat Indonesia jika bergabung dengan BRICS. Sebaliknya, BRICS juga akan diuntungkan karena posisi Indonesia sebagai ekonomi terbesar di Asia Tenggara.

Kenyataannya, Jokowi pada akhirnya mengumumkan bahwa Indonesia belum memutuskan untuk bergabung dengan BRICS. Alasannya, pemerintah perlu mempertimbangkan dan memperhitungkan berbagai hal. BRICS kemudian mengumumkan enam anggota barunya, yakni Argentina, Ethiopia, Iran, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab, yang keanggotaannya mulai berlaku per 1 Januari 2024.

Ini adalah keputusan yang paling tepat, bijak, dan masuk akal bagi Indonesia. Sebagai negara yang cenderung memilih bersikap netral di tengah polarisasi politik, terutama persaingan antarkekuatan besar, bergabung dengan BRICS dapat menjadi bumerang bagi Indonesia.

Meski demikian, Indonesia sepenuhnya sadar bahwa BRICS tetaplah mitra yang amat penting.

Menghindari 'jebakan' kepentingan anti-Barat

Dalam sejarahnya, BRICS yang anggotanya terdiri dari negara ekonomi berkembang, yaitu Brasil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan, bertujuan mempromosikan kerja sama Selatan-Selatan atau antara negara berkembang. Kemitraan mencakup berbagai bidang seperti ekonomi, perdagangan, politik, dan pembangunan sosial.

BRICS pertama kali diinisiasi oleh Rusia pada 2009 untuk menciptakan kekuatan keseimbangan terhadap kelompok ekonomi negara maju Group of 7 (G7) yang beranggotakan Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris dan Amerika Serikat (AS).

Akan tetapi, seiring dengan perkembangan geopolitik global, baik BRICS dan G7 tidak bisa menghindari perluasan agenda mereka pada isu-isu politik dan keamanan global.

Selama KTT BRICS, misalnya, para pemimpin kelompok ini mengeluarkan pernyataan bersama yang mengekspresikan keprihatinan mereka tentang perang saat ini, menyerukan gencatan senjata segera.

Walau begitu, Afrika Selatan, Cina, dan India juga tidak menyerukan kecaman terhadap invasi Rusia ke Ukraina meskipun Presiden Rusia Vladimir Putin tidak hadir dalam KTT karena adanya surat perintah penangkapan dari Mahkamah Peradilan Internasional (ICC).

Sementara itu, Brasil tegas menolak bergabung dengan negara-negara Barat untuk mengirimkan senjata ke Ukraina atau menjatuhkan sanksi terhadap Moskow.