Kandidat PM Srettha Tepis Tuduhan Korupsi

BANGKOK - Taipan properti yang akan menjadi perdana menteri baru Thailand, Srettha Thavisin, pada Jumat (18/8) mengatakan bahwa ia ingin mengatasi kemiskinan dan ketidaksetaraan. Pernyataan itu dilontarkan saat Srettha menepis tuduhan korupsi menjelang pelaksanaan pemungutan suara pekan depan.

Parlemen Thailand akan bersidang Selasa (22/8) depan untuk memberikan suara apakah akan menyetujui Srettha untuk jabatan tertinggi negara itu dan mengakhiri kebuntuan politik selama tiga bulan sejak pemilihan umum Mei lalu.

Partai Pheu Thai yang saat ini memimpin koalisi multipartai dan mencalonkan Srettha agar bisa membentuk pemerintahan setelah calon PM dari Partai Move Forward (MFP) yang memenangkan kursi terbanyak dalam pemilu lalu, ditolak menjadi PM oleh kubu konservatif dan promiliter.

Oposisi dari Senat terhadap rencana MFP untuk mereformasi undang-undang penghinaan kerajaan dan mengatasi monopoli bisnis menenggelamkan ambisi pemimpin MFP, Pita Limjaroenrat, untuk jadi PM.

"Saya ingin menegaskan kembali bahwa musuh saya adalah kemiskinan dan ketidaksetaraan. Tujuan saya adalah membuat kehidupan setiap orang Thailand menjadi lebih baik," kata Srettha dalam pesan video diFacebook.

Srettha yang adalah mantan pemimpin bisnis properti raksasa Thailand, Sansiri, sebelumnya menolak tuduhan transaksi yang tidak pantas yang diutarakan dalam beberapa pekan terakhir oleh Chuwit Kamolvisit, yang kemudian berkembang menjadi tuduhan korupsi.

"Kami transparan dalam pekerjaan kami. Saya datang ke sini hari ini untuk menunjukkan ketidakbersalahan saya kepada masyarakat umum bahwa aktivitas saya dilakukan sesuai dengan hukum," ucap Srettha. "Saya ingin membantah semua klaim yang dibuat Chuwit terhadap saya," imbuh dia.

Ketua DPR Wan Muhamad Noor Matha memastikan pemungutan suara untuk memilih PM akan dilakukan Selasa depan. Untuk menjadi perdana menteri, Srettha membutuhkan mayoritas di Majelis Rendah yang terdiri dari 500 anggota parlemen terpilih dan 250 anggota Senat, yang dipilih sendiri oleh junta yang berkuasa sebelumnya.

Gabung Koalisi

Sementara itu pada Kamis (17/8) lalu dilaporkan bahwa koalisi baru akan mendapat anggota baru dengan masuknya Partai Persatuan Bangsa Thailand (UTN) yang terkait dengan mantan PM Prayut Chan-Ocha.

Masuknya UTN dalam koalisi menjadikan Partai Pheu Thai berpotensi bisa membentuk pemerintahan menjelang pemungutan suara perdana menteri di parlemen pekan depan.

"Partai Persatuan Thailand akan bergabung dengan Pheu Thai," kata juru bicara UTN, Akaradej Wongpitakroj. "Kami sepakat untuk bergabung dalam rangka memajukan negara bersama-sama," imbuh dia.

Masuknya UTN dalam koalisi berarti Partai Pheu Thai telah berhasil mengumpulkan dukungan dari 13 partai politik, namun masih tetap membutuhkan dukungan dari Senat yang tidak terpilih untuk membentuk pemerintahan. AFP/I-1