Pemerintah Tidak Serius, Kelaparan Terjadi Lagi di Papua

» Pilar pemerataan (distribusi) dan utility dalam ketahanan pangan belum terpenuhi, sehingga klaim soal pemerataan terkesan semu.

» Pemerintah harus menetapkan salah satu wilayah food estate di Papua supaya tidak terjadi kelaparan ke depan.

JAKARTA - Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-78 RI, 17 Agustus 2023 mendatang, publik dikagetkan dengan munculnya berita kelaparan yang menimpa sekitar 10 ribu warga di Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Menurut laporan sedikitnya enam orang meninggal dunia.

Kalau melihat kembali setahun yang lalu, bencana kelaparan juga melanda wilayah Lanny Jaya, Papua, yang mengakibatkan empat orang warga meninggal. Kelaparan yang menimpa warga di wilayah Papua itu karena gagal panen akibat kekeringan.

Ini berarti, hampir setiap tahun, tepatnya tiap Agustus, wilayah tertentu di Papua dilanda kelaparan. Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (pemda), belum membuat program untuk mengatasi bencana tersebut. Pemerintah terlihat tidak serius menangani masalah pangan di Papua.

Pakar Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB), Dwi Andreas Santosa, yang diminta pendapatnya, mengatakan peristiwa kelaparan di Papua sangatlah anomali, sebab kekayaan alamnya melimpah, tetapi justru tertimpa kelaparan.

Di peta kerawanan pangan, ketahanan pangan di hampir semua wilayah di Papua, kata Dwi, masuk zona merah.

"Mestinya, kekayaan alam itu linear dengan tingkat kesejahteraan dan stok pangan di wilayah tersebut. Namun, faktanya tidak begitu dengan yang terjadi di Papua," jelas Dwi.

Dia pun meminta pemerintah agar mengambil langkah cepat menghadapi masalah kelaparan di Papua.

Menurut Dwi, ada dua pendekatan yang bisa ditempuh. Pertama, mengirim secepatnya bantuan pangan pokok ke sana, meskipun terkendala dengan medannya yang berat, tetapi apa pun masalahnya pemerintah harus lakukan. "Harus kirim secepatnya bantuan ke sana. Gunakan segala daya upaya, apa pun rintangannya, harus diatasi, termasuk apabila ada ancaman OPM," tegasnya.

Pendekatan kedua, lanjut Dwi, pemerintah harus membuat program jangka panjang dengan cara mendorong diversifikasi pangan kembali ke pangan lokal.

"Dulu, Papua itu konsumsinya pangan lokal, tetapi semenjak ada program raskin (beras miskin) pada era Orde Baru, mereka beralih ke beras, dan sekarang kian berkembang ke produk-produk berbahan baku terigu atau gandum," katanya.

Diakui memang, tidaklah mudah untuk mengubah pola makan, misalnya dari saat ini biasa konsumsi beras, lalu beralih ke konsumsi pangan lokal lainnya. Tetapi jika diseriusi, bakal bisa terwujud.

Asalkan, dari produksi hingga pascapanennya perlu ada sentuhan teknologi. Sejak pembibitannya harus menggunakan varietas unggul serta menggunakan teknologi cocok tanam. Kemudian, perlunya juga teknologi pascapanen serta fasilitas pendingin agar tidak mudah rusak. "Jika menggunakan metode itu, pasti pengembangan pangan lokal tak akan menemui kendala," kata Dwi.