Pemerintah Tidak Serius, Kelaparan Terjadi Lagi di Papua

Belum Terpenuhi

Dihubungi pada kesempatan lain, pakar pertanian dari Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Jawa Timur, Surabaya, Ramdan Hidayat, mengatakan meskipun sudah ada perbaikan dalam pemenuhan kebutuhan pangan dari dalam negeri, namun kelaparan yang melanda sebagian wilayah seperti Papua, menunjukkan empat pilar ketahanan pangan belum sepenuhnya terpenuhi.

"Dari empat pilar, yaitu ketersediaan, keterjangkauan, distribusi, dan utility ada yang belum terpenuhi, yaitu masalah pemerataan dan utility yang belum tercapai. Bisa dikatakan, klaim soal pemerataan ini semu. Ini disebabkan pemenuhan pangan kita terlalu lama bergantung dengan impor," kata Ramdan.

Sebenarnya untuk antisipasi El Nino, pemerintah sudah mempersiapkan impor dua juta ton beras, tapi baru tahap awal 500 ribu ton yang terdistribusi.

"Sebagai negara kepulauan, memang ada gap tersendiri dalam upaya distribusi. Seharusnya Badan Pangan diberi kewenangan lebih untuk mengatasi ini, dengan mengoordinasikan Kementerian Pertanian dan Perdagangan," katanya.

Wilayah Merauke, tambah Ramdan, sebenarnya sangat potensial untuk program "Food Estate" (Lumbung Pangan) padi, hanya saja infrastrukturnya belum mendukung. Pemerintah harus mendorong "Food Estate" tersebut ke depan supaya tidak terjadi lagi kelaparan di Bumi Cendrawasih.

Sementara itu, Asisten Deputi Utusan Khusus Presiden (UKP), Achmad Yakub, mengatakan distribusi Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) di wilayah Papua harus dievaluasi, karena 12.849 ton yang dipasok ke sana belum mampu mengatasi krisis kelaparan.

Aspek yang perlu dipertimbangkan adalah penyediaan CPP harus sesuai dengan kebutuhan lokal, seperti pemanfaatan umbi-umbian yang ada di wilayah tersebut. Sinergi yang kuat antara berbagai kementerian dan lembaga (K/L) juga diperlukan untuk mengatasi situasi darurat tersebut.

"Bantuan pangan, obat-obatan, dan pakaian merupakan langkah awal yang penting dalam jangka pendek. Sedangkan upaya jangka menengah dan panjang adalah mengambil tindakan yang memastikan situasi seperti ini tidak terulang di masa depan," katanya.

Salah satu langkah penting adalah memperkuat budaya lumbung pangan masyarakat, di mana setiap anggota masyarakat turut berkontribusi dalam upaya menjaga ketersediaan pangan. Upaya mitigasi perubahan iklim juga menjadi aspek yang sangat krusial, melalui riset dan pengembangan tanaman pangan yang dapat tumbuh dengan baik dalam kondisi cuaca ekstrem, baik itu dingin maupun panas.

Penyaluran Bantuan

Berkaitan dengan kondisi tanggap darurat, Menteri Sosial (Mensos), Tri Rismaharini, mengatakan sebanyak total 25 ton bantuan disalurkan untuk masyarakat terdampak kekeringan di Distrik Agandugume dan Distrik Lambewi, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Bantuan tersebut merupakan akumulasi dari bantuan Kemensos 15,1 ton, Panglima TNI 8 ton, PT Freeport lebih dari 2 ton.

"Penanganan bencana secara bersama dengan berbagai pihak. Kami tidak bisa sendiri, kami dibantu TNI, para rohaniawan di daerah sana," kata Mensos, di Jakarta, Kamis (3/8).