Artis Jadi Caleg, Ketika Kualitas Demokrasi Dipertanyakan

Kontes "kecantikan" politik

Upaya partai mendulang suara melalui popularitas figur publik tanpa disertai substansi politik yang konkrit telah mereduksi kualitas kontestasi politik itu sendiri dan membuatnya tampak seperti kontes kecantikan (beauty pageant).

Ini karena nuansa pemilihan jadi lebih menekankan pada atribut fisik para kontestan untuk dapat merebut atensi dewan juri - dalam hal ini para pemilih - untuk jadi pemenang.

Pada batas tertentu, pemilu memang memiliki kesamaan dengan kontes kecantikan. Semua peserta berusaha mencari cara untuk terlihat baik di depan para pemilih. Bedanya, jelas, pemilu berkaitan erat dengan nilai-nilai demokrasi dan masa depan dari masyarakat sebagai pemilih.

Mengusung caleg hanya karena melihat popularitas figur tersebut merupakan pertimbangan yang sangat disayangkan. Bukan aspek popularitas yang harus menjadi aspek utama dalam pertimbangan, melainkan aspek latar belakang figur - misalnya apakah ia punya catatan kriminal - dan program, kebijakan serta ide politik yang bisa ia tawarkan.

Pentingnya literasi demokrasi

Mengingat bahwa target partai politik adalah suara pemilih, maka dalam hal ini masyarakat perlu mendapat peningkatan pengetahuan tentang praktik demokrasi yang akuntabel.

Untuk masyarakat, langkah yang paling bisa dilakukan adalah memilih sosok wakil rakyat, baik di tingkat eksekutif maupun legislatif, yang memiliki program yang baik dan relevan dengan kebutuhan kita sebagai masyarakat. Mereka yang memiliki rekam jejak yang bersih. Kita bisa memanfaatkan teknologi untuk bisa mencari tahu profil para kandidat.

Publik juga bisa mulai menciptakan diskusi politik sebagai kegiatan normal di tengah komunitas dan keluarga. Saat ini, masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa diskusi politik merupakan hal yang terlalu "tinggi", bahkan dapat merusak hubungan dengan kerabat jika terdapat perbedaan pandangan.

Masyarakat harus benar-benar menerapkan pola pikir bahwa perbedaan pandangan politik adalah hal yang biasa.

Cara-cara tersebut bisa menjadi bagian dari proses peningkatan literasi demokrasi yang akan membantu meningkatkan kualitas demokrasi. Peningkatan demokrasi inilah yang akan mendorong partai politik untuk tidak menggunakan cara "instan" dan "memaksa" mereka untuk menyediakan figur-figur yang kompeten dan memiliki program-program cemerlang untuk permasalahan negara.

Adrian Azhar Wijanarko, Ketua Program Studi Manajemen Universitas Paramadina, Paramadina University

Artikel ini terbit pertama kali di The Conversation. Baca artikel sumber.