Bappenas: Masa Depan Pembangunan Indonesia Ada di Ekonomi Hijau

JAKARTA – Ekonomi hijau merupakan pendekatan pembangunan yang menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keberlanjutan lingkungan, dan kesejahteraan sosial.

Dalam kerangka ini, aktivitas ekonomi diarahkan untuk mengurangi emisi, meningkatkan efisiensi sumber daya, serta meminimalkan dampak lingkungan tanpa mengorbankan produktivitas.

Secara analitis, ekonomi hijau menjadi strategi adaptif terhadap tekanan global seperti perubahan iklim, krisis energi, dan tuntutan transisi menuju energi bersih.

Implementasinya tidak hanya membuka peluang investasi baru di sektor energi terbarukan dan teknologi ramah lingkungan, tetapi juga mendorong transformasi struktural ekonomi agar lebih tangguh, inklusif, dan berkelanjutan dalam jangka panjang.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/ Bappenas) mengungkapkan bahwa pemerintah kini memandang ekonomi hijau sebagai inti dari strategi pembangunan nasional seiring peningkatan tantangan perubahan iklim dan risiko bencana hidrometeorologi.

“Pemerintah menggeser paradigma pembangunan dengan melihat ekonomi hijau sebagai jantung dari perencanaan nasional. Komitmen ini telah terlihat sejak RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2020–2024 dan semakin diperkuat dalam RPJMN 2025–2029 melalui Astacita ke-2 dan ke-8. Singkatnya, ekonomi hijau telah menjadi arus utama dari setiap kebijakan pembangunan yang kita susun,” ujar Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas Leonardo A.A. Teguh Sambodo dalam agenda Dialog Perjalanan dan Refleksi Green Growth Program Fase III (GGP III) yang diadakan Bappenas bersama Global Green Growth Institute Indonesia (GGGI), dari keterangan resmi di Jakarta, Senin (30/3).

Dia menerangkan bahwa perubahan pola iklim yang semakin nyata dan peningkatan frekuensi bencana hidrometeorologi menuntut strategi pembangunan yang lebih kuat dan terintegrasi.

Tanpa langkah mitigasi dan adaptasi yang memadai, lanjutnya, potensi kerugian ekonomi akibat perubahan iklim diperkirakan dapat mencapai hampir Rp500 triliun pada 2025 dan berpotensi melampaui Rp2 ribu triliun pada 2029.

Kemitraan yang terjalin sejak 2013 melalui Green Growth Program disebut telah mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi yang inklusif, tangguh dan berkelanjutan.

Sejumlah program tersebut mencakup pengembangan kebijakan, pembangunan kapasitas institusi, serta mobilisasi investasi publik dan swasta di sektor-sektor prioritas yang sejalan dengan agenda pembangunan nasional dan komitmen iklim Indonesia.

Sejak 2021, kemitraan ini berhasil menghasilkan pengurangan emisi gas rumah kaca sebesar 183,54 juta ton CO2 ekuivalen, pengelolaan berkelanjutan terhadap sekitar 12,5 juta hektare ekosistem, penciptaan lebih dari 271 ribu lapangan kerja hijau, serta peningkatan akses energi berkelanjutan bagi lebih dari 276 ribu masyarakat.

Selain itu, ratusan ribu penerima manfaat juga memperoleh dampak tidak langsung dari berbagai program yang dijalankan.

Lebih lanjut, Teguh mengemukakan bahwa forum ini menandai penutupan GGP III sekaligus menjadi momentum transisi menuju Green Indonesia Future Initiative (GIFT) yang akan diluncurkan pada Juni 2026, serta merumuskan arah kemitraan pembangunan hijau periode 2026–2030.

“Pertemuan ini juga sekaligus menjadi jembatan strategis bagi Kementerian PPN/Bappenas dan GGGI untuk meninjau capaian masa lalu, sekaligus menyelaraskan kompas kerja kita ke depan menuju Country Planning Framework (CPF) 2026–2030. Kita merefleksikan hasil nyata pada fase ketiga untuk menyusun pijakan yang lebih kokoh bagi tahap berikutnya dan memastikan setiap inisiatif ke depan dapat selaras dengan mandat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025–2029 serta responsif terhadap dinamika perubahan global,” katanya.