Artis Jadi Caleg, Ketika Kualitas Demokrasi Dipertanyakan

Perlu digarisbawahi bahwa memang tidak semua selebritas menjadi caleg secara instan. Ada pula yang dari awal sudah berpolitik dan mengikuti proses kaderisasi partai, tidak serta merta diorbitkan untuk keperluan pemilu saja.

Salah satunya adalah Rano Karno, selebritas terkenal tanah air yang juga politikus PDI-P. Ia memenangkan pemilihan kepala daerah (pilkada) 2008 dan menjadi Wakil Bupati Kabupaten Tangerang 2008-2013, lalu pilkada 2011 dan menjadi Wakil Gubernur Banten. Setelah itu, dia terpilih menjadi anggota DPR RI periode 2019-2024 untuk daerah pemilihan (dapil) Banten.

Walaupun Rano Karno adalah selebritas, dia sudah lama aktif dalam kegiatan politik. Karir politiknya lahir dari proses kaderisasi partai yang panjang.

Marketing politik

Gagasan politik, isu politik, ideologi partai, karakteristik pemimpin partai dan program kerja memerlukan suatu strategi untuk dapat diterima oleh masyarakat luas. Strategi ini disebut marketing politik.

Di satu sisi, marketing politik menjadi sarana bagi partai untuk memperkenalkan ide politik mereka kepada masyarakat. Marketing politik juga dapat menciptakan suasana demokratis sehingga membuat publik berpartisipasi aktif dalam politik.

Di sisi lain, marketing politik juga dapat menurunkan kualitas demokrasi. Banyak partai yang melakukan marketing tanpa ide atau gagasan yang jelas, lalu akhirnya memanfaatkan figur publik yang memiliki pesona di masyarakat.

Popularitas yang ditawarkan oleh publik figur memang bisa menjadi modal kuat dalam pemilu. Namun nyatanya, ini merupakan bentuk marketing yang tidak berkesinambungan.

Seringkali figur tersebut tidak membawa ide atau gagasan yang jelas sehingga, ketika sudah terpilih, masyarakat merasa tidak puas dengan kinerja mereka. Terlebih jika yang diusung adalah figur publik yang direkrut secara instan, bukan tokoh yang lahir dari proses kaderisasi internal partai.

Dalam jangka panjang, ini semua akan berdampak pada munculnya rasa apatisme di masyarakat terhadap kegiatan demokrasi. Pada akhirnya strategi ini akan merugikan partai dan masyarakat umum.

Strategi marketing menggunakan publik figur untuk maju dalam konteks politik juga sebenarnya bukan cara yang "haram". Hanya saja, jangan sampai "pemasangan" figur tersebut menghilangkan inovasi politik dan janji politik kepada masyarakat.

Marketing politik tetap harus berlandaskan pada ide politik yang ditawarkan itu sendiri. Tanpa ada ide politik yang jelas, dan hanya dengan mengandalkan popularitas semata, kegiatan pemasaran ini tidak akan maksimal.

Kemudian, jika partai tetap ingin mengusung selebritas, ada baiknya proses pengajuan tersebut melewati jalur kaderisasi partai terlebih dahulu. Proses kaderisasi partai ini yang akan membentuk jati diri kadernya agar memiliki jiwa kepemimpinan dan melahirkan solusi bagi permasalahan masyarakat.