Penyelesaian Kasus Stunting Tidak Sesuai Target

Dalam kesempatan lain, Peneliti Mubyarto Institute, Awan Santosa, mengatakan anggaran stunting lebih banyak digunakan untuk perjalanan dinas, rapat, dan berbagai pengeluaran birokratis proyek sehingga belum sepenuhnya efektif.

"Mestinya anggaran tersebut dialokasikan secara konkret untuk pemenuhan kebutuhan nutrisi," kata Awan.

Bukan sebaliknya, untuk mendukung memobilisasi gerakan bersama multipihak untuk mengatasi masalah stunting sesuai dengan kebutuhan dan kearifan lokal. "Masalah stunting semestinya bisa dipakai untuk negosiasi terkait pembayaran utang," tegas Awan.

Sementara itu, Manajer Riset Seknas Fitra, Badiul Hadi, mengatakan secara akumulatif penanganan stunting memang mengalami penurunan signifikan 15,4 persen di mana pada 2014 masih tercatat 37 persen dan pada 2022 diangka 21,6 persen. Jika di rerata, setiap tahun terjadi penurunan 2,2 persen.

Presiden Jokowi menargetkan tahun 2024 turun menjadi 14 persen, perlu percepatan dari pemerintah terlebih jika melihat rata-rata penurunannya. Di sisi lain, pemerintah perlu memastikan alokasi anggaran betul-betul optimal untuk penanganan stunting, banyak kasus alokasi anggaran untuk stunting justru habis untuk rapat dan perjalanan dinas, mestinya belanja modal lebih besar.

Alokasi anggaran pemerintah cukup besar mencapai 77 triliun rupiah, dan pada 2022 juga dialokasikan anggaran percepatan 44,8 triliun rupiah yang tersebar. "Jika tahun ini masih di angka 21,6 persen, maka pada 2024 harus digenjot turun 7,6 persen agar bisa mencapai target 14 persen," katanya.