Angka Kemiskinan Sulit Turun jika Hanya Andalkan Bansos

Untuk menekan kemiskinan, pemerintah perlu mendorong ekonomi kerakyatan.

APBN setahun ke depan hanya fokus untuk anggaran pemilu dan transisi kekuasaan.

JAKARTA - Pemerintah menargetkan angka kemiskinan dapat ditekan turun ke level 6,5 hingga 7,5 persen pada 2024 mendatang.

Target tersebut diikuti dengan rencana menurunkan angka pengangguran terbuka di kisaran 5,0-5,7 persen.

Hal itu disampaikan pemerintah dalam rapat paripurna DPR RI terkait penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024 di Jakarta, Jumat (19/5).

Pemerintah mengatakan akan mengandalkan efektivitas kebijakan fiskal untuk mendukung akselerasi ekonomi nasional sehingga membantu menurunkan tingkat pengangguran terbuka dan angka kemiskinan.

Angka kemiskinan di Indonesia pada September 2022 tercatat 9,57 persen atau sebanyak 26,36 juta orang, naik dari posisi Maret 2022 yang mencapai 9,54 persen tetapi lebih rendah dibanding tingkat kemiskinan pada September 2021 yang mencapai 9,71 persen.

Selain itu, rasio gini atau gini ratio diperkirakan terus membaik dengan rentang 0,374 hingga 0,377, diikuti dengan Indeks Pembangunan Manusia yang ditargetkan 73,99 persen hingga 74,02 persen.

Menanggapi target yang dicanangkan pemerintah itu, Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Mercu Buana Yogyakarta, Awan Santosa, mengaku pesimistis dengan target penurunan angka kemiskinan itu bisa terealisasi tahun depan, jika pemerintah hanya mengandalkan bantuan sosial (bansos) terus-menerus.

"Pemerintah harus lebih serius mendorong investasi terutama kepada pelaku ekonomi rakyat (UMKM) yang nilainya sudah separuh dari total investasi nasional dengan serapan tenaga kerja lebih dari 90 persen," kata Awan.

Berbagai instrumen dan insentif dapat dikembangkan semisal melalui equity crowd funding atau skema pendanaan untuk bisnis kecil seperti UMKM atau Perseroan Terbatas (PT) dengan modal kurang dari 30 miliar rupiah dengan cara urunan masyarakat luas.

Sementara itu, Guru Besar Bidang Ilmu Ekonomi Moneter dan Perbankan, Universitas Airlangga (Unair), Surabaya, Wasiaturrahma, mengatakan untuk menekan kemiskinan pemerintah perlu mendorong ekonomi kerakyatan, salah satunya dengan memperkuat keberadaan UMKM yang dapat membantu menurunkan angka pengangguran.

Upaya pemberdayaan UMKM harus dilakukan secara lebih terkoordinasi agar dapat fokus membenahi kekurangan yang ada.

"Sekarang ini hampir semua kementerian memiliki program untuk pelaku UMKM sehingga pembinaan yang dilakukan bias.