Angka Kemiskinan Sulit Turun jika Hanya Andalkan Bansos

Ada 27 kementerian, di sini yang saya katakan bias, mereka masing-masing melaksanakan pendampingan UMKM.

Padahal, sudah ada leading institution yaitu Kementerian Koperasi dan UKM sebagai motor, seharusnya terintegrasi di situ supaya tidak bias," kata Rahma.

Pemerintah juga, tambahnya, perlu memperluas pembangunan infrastruktur ekonomi digital untuk membantu pelaku UMKM, terutama di daerah terpencil dan kepulauan dalam mengembangkan usahanya.

Tidak Kondusif

Diminta terpisah, Direktur Narasi Institut, Achmad Nur Hidayat, sangat meragukan target kemampuan pemerintah itu untuk menurunkan tingkat kemiskinan hingga ke level 6,5-7,5 persen pada 2024.

Pada 2014, tingkat kemiskinan di Indonesia mencapai 10, 96 persen dan saat ini 9,57 persen yang artinya dalam 9 tahun hanya turun 1 persen.

"Sekarang dalam setahun mau turun 3 persen bagaimana logikanya? Apalagi kondisi makroekonomi di level global sedang tidak kondusif alias sedang terjadi pelemahan di mana-mana yang pasti akan diikuti dengan justru penambahan tingkat pengangguran dan kemiskinan," papar Achmad.

Selain itu, APBN pada setahun ke depan hanya akan fokus untuk anggaran pemilu dan transisi kekuasaan.

Tidak akan ada banyak program terobosan baik di level nasional maupun di daerah.

Padahal menurunkan angka kemiskinan perlu banyak program kerja dari birokrat, di tahun politik hal itu sudah sangat sulit dilakukan.

"Konsentrasi para policy maker nggak akan lagi ke peningkatan investasi di daerah miskin, aset layanan kesehatan, mengurangi ketimpangan, ini semua program teknokrat yang membutuhkan banyak pengawasan dari pejabat politiknya.

Sebab, baik nasional maupun daerah sedang melaksanakan proses pemilu," papar Achmad.