Pangan, Infrastruktur dan Manusia

Kondisi Republik

Sejak akhir 2022 lalu sampai sekarang media massa Indonesia terutama media cetak diramaikan dengan berita-berita banyaknya kejadian bencana banjir dan impor pangan terutama beras,. Bahkan sekarang ditambah dengan berita kenaikan harga pangan menjelang bulan Ramadhdan. Tentu saja berita-berita itu juga sering masih menjadi selingan berita tentang korupsi, budaya hedon petinggi penjabat birokrasi, dan polisi yang nakal.

Impor Pangan

Sejak 2020 seiring dengan munculnya pandemik Covid-19 secara global, FAO (organisasi pangan dan pertanian dunia) telah memberikan suatu isyarat dan perhatian pada seluruh anggotanya bahwa dunia akan mengalami kekurangan pangan. Peringatan ini menjadi sangat serius setelah terjadinya perang antara Rusia-Ukraina karena akan juga mengganggu produksi pangan global. Keadaan tersebut sangat merugikan negara-negara pengimpor pangan seperti Indonesia dan Filipina. Dari data impor pangan Indonesia yang disampaikan Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan bahwa total impor pangan Indonesia untuk mencukupi ketahanan pangan nasional pada semester pertama 2021 telah mencapai nilai total mencapai 6,13 miliar dollar AS atau setara 90 triliun rupiah.

Bahkan sampai pada rempah-rempah yang dulu sempat menjadikan Indonesia mempunyai kedudukan negeri sangat eksotis dan menjadi incaran bangsa-bangsa lain sekarang justru juga harus diimpor.

Apa ada apa gerangan persoalan pangan di negeri yang subur dan kaya ini sehingga harus menghabiskan devisa negara sangat besar untuk menjaga ketahanan pangan bagi penduduknya yang mayoritas adalah keluarga petani.

Berdasarkan data BPS, impor beras Indonesia sebanyak 114,45 ribu ton senilai 51,76 juta dollar AS pada periode September-Desember 2021. Nilai tersebut meningkat 24,4 persen dibanding triwulan sebelumnya hanya 92 ribu ton dengan nilai 40,38 juta dollar AS. Tetapi sejak 2019 impor beras biasa telah ditutup kecuali impor beras premium.

BPS mencatat produksi padi Indonesia mencapai 54,42 juta ton Gabah Kering Giling (GKG) pada 2021. Jika dikonversi menjadi beras, total produksi GKG tersebut kira-kira setara dengan 31,36 juta ton beras. Angka ini menyusut 0,45 persen dari produksi tahun sebelumnya yang seberat 31,5 juta ton.

Apabila saat ini diketahui bahwa konsumsi beras masyarakat Indonesia per kapita berkisar 109 kg per tahun ( Lokadata.id, 2015) dan jumlah penduduk total sebanyak 270 juta orang maka kebutuhan beras 29,4 juta ton. Dengan demikian masih terdapat selisih sekitar 1,9 juta ton beras. Angka lain menyebutkan dari BPS menyebutkan bahwa konsumsi beras pada rumah tangga di tahun 2019 adalah 20,685 jutaton, atau sekitar 77,5 kg per kapita per tahun. Jadi dari tahun 2015 ke tahun 2019 sudah ada penurunan sekitar 32 kg per kapita per tahun.

Angka tersebut masih sangat rawan sebagai persediaan pangan sebuah negara sehingga pemerintah juga masih impor beras untuk cadangan untuk menghadapi terjadinya kerawanan pangan. Seperti diketahui bahwa kerawanan pangan dapat disebabkan oleh beberapa hal misalnya kejadian perubahan iklim, bencana baik kekeringan, banjir, gagal panen akibat hama, dan penyakit tanaman atau bencana alam lainnya. Bahkan pada akhir 2022 ini, masyarakat petani juga dikejutkan oleh rencana pemerintah mengimpor beras sebesar 200.000 ton. Berita tersebut juga menjadikan sangat ironi setelah Presiden Jokowi baru saja diberi penghargaan dari Lembaga Riset Padi Internasional (IRRI) yang bermarkas di Los Banos, Filipina.

Persoalan pangan saat ini menjadi persoalan yang sangat krusial dan selalu dibahas dalam terbitan beberapa harian nasional di akhir 2022, bahwa ketersediaan pangan juga berkaitan dengan akses masyarakat terhadap gizi, dan tengkes, dan angka Stunting anak-anak Indonesia. Data BPS dan berita tersebut secara tidak langsung juga menyebutkan bahwa Indonesia sangat rapuh menjaga kemandirian pangan secara nasional.

Ironí Diversifikasi dari Beras Ke Terigu 100 Persen Impor

Setelah 78 tahun RI Merdeka, kedaulatan pangan seperti yang dicita-citakan masih terlalu jauh untuk diraih dengan memberikan substitusi dan diversifikasi pangan pada masyarakat. Masyarakat lebih memilih gandum yang 100 persen diimpor menghasilkan tepung terigu, daripada menggunakan tepung-tepungan bahan pangan lokal sebagai substitusi pemenuhan karbohidrat. Padahal gandum merupakan bahan pangan yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri.

Sejak masa kolonial dan sampai pada masa kemerdekaan pemerintahan RI, impor tepung terigu mulai dilakukan pemerintah dan dari tahun ke tahun untuk memenuhi kebutuhan roti khususnya bagi masyarakat elite. Menurut catatan Kolonel Raden Mas Gonnie Soegondo dalam Ilmu Bumi Militer Indonesia-Volume 1 (1954:168), impor tepung gandum pada 1948 sebesar 63.223 ton; tahun 1949 sebanyak 68.617 ton; tahun 1950 sebesar 53.979 ton; dan tahun 1951 mencapai 126.231 ton (Petrik Matanasi 11 Januari 2020. https://tirto.id/ep9u) .