Pangan, Infrastruktur dan Manusia

Perut Rakyat Indonesia

Dari kebijakan pemerintah yang dilakukan saat ini, sebenarnya manusialah yang harus dibangun bersamaan dengan pembangunan infrastruktur. Perlu dipahami bahwa manusialah makhluk paripurna yang diciptakan Allah di muka bumi ini karena diberi akal untuk berpikir dan berpengetahuan. Tetapi sangat disayangkan apabila justru hal hakiki ini dinafikan oleh pemerintah yang medapat mandat kepercayaan dari rakyat untuk memerintah.

Upaya bertindak untuk melakukan sinergisitas masing-masing pelaku selalu terkendala. Para pihak dan pelaku bertindak sangat sektoral serta tidak ada satupunlembaga yang bertidak sebagai koordinator produksi pangan. Akibatnya adalah sistem produksi pangan kurang dapat berjalan secara semestinya. Apabila Presiden dalam kunjungan kerja di Kalimantan Selatan beberapa waktu yang lalu menyerukan bahwa pemindaah Ibu Kota Negara ke IKN tidak hanya sekadar memindahkan urusan pemerintahan dan harus menjadi tanggung jawab seluruh anak bangsa karena juga menyangkut sosial-politik dan budaya, maka seruan itu juga dapat diteruskan untuk urusan pangan yang adalah urusan perut rakyat Indonesia.

Dengan kemampuan pemerintah dalam pembiayaan untuk impor pangan, jangan sampai memberikan kesempatan oligarki untuk berkembang dengan memberikan kebijakan impor pangan yang sangat timpang pada mereka.

Oleh sebab itu perlu direnungkan kembali peringatan Romo Magnis bahwa apabila kemiskinan terus terjadi dan kesenjangan terbuka lebar maka jangan disalahkan apabila kaum miskin itu meninggalkan Pancasila (Koran Jakarta 20 Maret 2023). Apabila hal tersebut terus menerus terjadi maka persoalan tercapainya swasembada pangan akan menjadi sebuah utopia. Hanya sebatas angan-angan.