Jakarta Akan Banyak Alami Kemajuan setelah Ibu Kota Negara Pindah

Jakarta memang sedang berbenah untuk mengatasi berbagai persoalan yang masih menghimpit. Mulai dari masalah banjir, kemacetan, persoalan tata kota dan kesemrawutan lainnya yang membutuhkan penanganan serius.

Dalam hal mengatasi banjir, Pemda DKI kini melanjutkan program normalisasi sungai, melanjutkan pembangunan sodetan Ciliwung ke Banjir Kanal Timur (BKT) dan bahkan rencana mengatasi banjir rob wilayah pesisir Jakarta dengan membangun tanggul untuk mengatasi masuknya air permukaan laut serta lainnya.

Suka atau tidak, Kota Jakarta memiliki segudang masalah tata kota yang selama ini belum dapat teratasi dari tahun ke tahun. Setiap pagi hari, pemandangan kemacetan lalu lintas di sejumlah titik sudah menjadi pemandangan biasa bagi masyarakat.

Meski pemerintah mencoba membuat serangkaian regulasi untuk mengubah mindset masyarakat untuk pindah dari kendaran pribadi seperti mobil dan motor dengan menggunakan moda transportasi umum yang sudah disediakan pemerintah, seperti Mass Rapid Transit (MRT), Commuterline, Transjakarta, dan sebentar lagi ada Light Rapid Transit (LRT).

Namun, sejauh ini upaya mengatasi berbagai persoalan Ibu Kota Negara Jakarta belum berjalan maksimal. Nah, untuk mengetahui bagaimana solusi kemajuan Kota Jakarta, terutama setelah Ibu Kota Negara (IKN) pindah ke Kalimantan, wartawan Koran Jakarta, Yohanes Abimanyu, wawancara khusus dengan Pakar Perancangan Kota dari Departemen Arsitektur Universitas Indonesia, Prof. Ir. Antony Sihombing, MPD, Ph.D. Berikut petikannya.

Bagaimana pendapat Anda tentang arah penataan Kota Jakarta saat ini? Apakah sudah benar?

Jadi kalau dibilang benar atau tidak benar itu memang susah. Karena kondisi Jakarta sekarang bukan seperti Ibu Kota ketika pertama kali di jadikan Ibu kota, tapi sudah berkembang. Saat ini jumlah penduduk sudah mencapai 10 juta lebih. Kemudian, kawasan areanya juga terbatas tidak berkembang, tetap 660 kilometer persegi.

Penduduk bertambah, kegiatan bertambah, fasilitas-fasilitas bertambah, kebutuhan bertambah sementara area sama. Jadi memang menjadi tumpang tindih. Sering kali perencanaan itu di belakang, kemajuan teknologi, kemajuan industri, kemajuan pendidikan lebih cepat dibanding perencanaan dan selalu di belakang.

Ketika perencanaan hanya berdasarkan pada saat itu, sementara terus berkembang dan berkembang. Kalau dibilang usaha yang dilakukan sebenarnya, seperti contoh di era Gubernur DKI Jakarta Bang Yos membuat busway dan usaha-usaha itu sudah memadai. Namun, kalah cepat dengan perkembangan kegiatan-kegiatan kotanya.

Bagaimana dengan pembangunan sektor transportasi?

Mengenai masalah transportasi selalu macet, dahulu pernah ada kebijakan Three in One. Regulasi itu bukan hasil mengurangi mobil masuk, tujuannya three in one berisikan tiga orang mengajak temannya, saudaranya, tetapi ternyata malah dimanfaatkan lahan bisnis orang-orang informal atau biasa disebut joki. Pada akhirnya tidak berhasil, lalu pas zamannya Jokowi-Ahok kalau tidak salah dibuat ganjil-genap.

Sebenarnya ganjil-genap dinilai berhasil, tapi tidak maksimal juga karena tidak didukung oleh sarana transportasi umum yang memadai. Kalau ganjil-genap ketika pengemudi memakai nomor polisinya ganjil lalu tanggal genap dia sebaiknya menggunakan public transport. Tapi kenyatannya, pemilik kendaraan cari alternatif jalan lain, jadi tidak berkurang.

Bagaimana dengan pembangunan sarana transportasi umum?

Sekarang ini ada banyak pembangunan fasilitas transportasi umum, seperti MRT, LRT, busway dan commuter line. Pelayanannya juga sudah jauh lebih baik. Kelihatannya memang masyarakat dari kota penyangga mulai banyak berpindah ketika masuk ke Jakarta dengan menggunakan transportasi umum dan sebaliknya itu sudah lebih baik terlayani.