Perhatikan Masa Panen agar Tak Rugikan Petani

JAKARTA - Pemerintah perlu memperhatikan masa panen dalam memutuskan impor beras yang merugikan produksi lokal. Saat ini, sejumlah daerah menggelar panen raya dengan intensitas meningkat pada Februari dan Maret.

Ekonom Universitas Katolik Atmajaya Jakarta, Yohanes B Suhartoko, memperingatkan variabel yang perlu diperhatikan dalam memutuskan impor adalah masa panen. Hal itu disampaikan untuk merespons keputusan pemerintah yang akan mempercepat impor beras dari jadwal semula dengan alasan memasuki panen raya.

Dia juga menyoroti buruknya tata niaga pangan. Sebab, kenaikan harga beras tak terlepas dari buruknya faktor distribusi. Padahal, harga pangan bisa ditekan jika biaya distribusi bisa juga ditekan.

"Sering kali jalur distribusi pangan yang tidak efisien dan sangat prosedural, bahkan menyebabkan harga pangan mahal. Oleh karena itu, jalur distribusi dan jaringan pangan antardaerah harus lebih terkoordinasi," tegasnya dihubungi Koran Jakarta, Rabu (18/1).

Sementara itu, Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan, menegaskan akan membatasi impor beras hingga akhir Januari ini. Hal itu disampaikan mengingat Februari akan memasuki panen raya sehingga penyerapan harus mengutamakan produksi lokal.

Rencana awalnya keran impor akan dibuka hingga Maret batal. Namun, dalam perkembangannya Mendag mengubah rencananya sembari menegaskan tak akan ada impor lanjutan tahun ini.

Adapun dalam kontraknya Bulog akan mengimpor sebanyak 500 ribu ton beras. Hingga kini yang sudah masuk baru 120 ribu ton dari target 200 ribu ton tahap pertama. Apabila Bulog tetap tak mampu menyelesaikan tugasnya sesuai target, Kementerian Perdagangan tetap akan menghentikannya. "Saya kasih izin sampai Januari, Februari udah enggak bisa lagi," tegas Mendag.

Direktur Utama Bulog, Budi Waseso, mengakui keterlambatan masuknya beras impor karena terdampak kondisi cuaca ekstrem. Bulog mengupayakan agar beras impor masuk paling lama 16 Februari mendatang. Hal tersebut terang pria yang kerap disapa Buwas itu masih sesuai dengan target Kementan bahwa panen raya baru digelar Maret.

Namun, dirinya juga tak mempersoalkan apabila Kemendag membatalkan kontrak impor sebanyak 500 ribu ton (sisa 380 ribu ton) tersebut. Sebab, Bulog hanya menjalankan penugasan, tanggung jawabnya tetap di pemerintah dalam hal ini Kemendag.

Menurut Buwas, ini kan perintah negara. Apabila pemerintah kemudian membatalkannya, tentu Bulog menyanggupi.

Cadangan Aman

Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo memastikan kondisi perberasan nasional dalam posisi aman. Terlebih lagi, panen raya juga berlangsung di sejumlah daerah lainya. "Sekarang kita sudah masuk ke panen raya," ucapnya.

Berdasarkan amatan standing crop citra satelit Kementan, pada Februari, Indonesia bisa memiliki stok beras hingga 4,3 juta ton. Dengan angka tersebut, posisi beras Indonesia dalam kondisi aman dan mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Dirinya menyampaikan persoalan di beras yakni pengendalian harga. Jika harga tinggi merugikan konsumen dan harga rendah merugikan petani.